Gedung kantor Danantara Indonesia. (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Pada Februari 2025 lalu, pemerintah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dibentuk untuk mengelola, mengonsolidasi, dan mengoptimalkan investasi pemerintah.
Namun, setelah delapan bulan berjalan, dampak signiifikan dari keberadaan Danantara dinilai belum terlihat. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) berharap Danantara dapat segera menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menilai penting untuk memastikan bahwa kinerja Danantara memberikan dampak terhadap ekonomi makro, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang ditargetkan mencapai 8 persen.
“Ke depan, harus benar-benar dipastikan bahwa Danantara ini kehadirannya itu memang mengakselerasi ekonomi,” ungkap Eko dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran di Bidang Ekonomi”, Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca juga: BEI Tanggapi Bos Danantara soal Potensi RNTH Pasar Modal Capai USD8 Miliar
Eko juga menegaskan bahwa Danantara tidak boleh berperan sebagai pengganti perusahaan swasta, karena hal itu tidak akan menambah arus permodalan baru bagi investasi.
Menurutnya, Danantara harus tetap berfungsi sesuai jati dirinya sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berperan memperkuat perekonomian nasional.
Selain itu, Danantara perlu memperhatikan arus dana masuk dan ke luar negeri. Investasi ke luar negeri, kata Eko, dapat berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.
“Kemudian, kata-kata dengan sentimen negatif seperti ‘korupsi’ juga sering kali muncul untuk Danantara. Sehingga, transparansi itu jadi kata kunci untuk pengelolaan Danantara ke depan,” lanjut Eko.
Baca juga: INDEF Ingatkan Program MBG Bukan untuk Genjot Ekonomi
Ke depan, INDEF berharap Danantara menerapkan tata kelola yang tertulis di Santiago Principles, yaitu pedoman internasional yang harus diikuti oleh SWF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global, mengelola risiko, memperkuat regulasi, dan struktur tata kelola yang baik. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More