Gedung kantor Danantara Indonesia. (Foto: Istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Pada Februari 2025 lalu, pemerintah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini dibentuk untuk mengelola, mengonsolidasi, dan mengoptimalkan investasi pemerintah.
Namun, setelah delapan bulan berjalan, dampak signiifikan dari keberadaan Danantara dinilai belum terlihat. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) berharap Danantara dapat segera menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto menilai penting untuk memastikan bahwa kinerja Danantara memberikan dampak terhadap ekonomi makro, khususnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang ditargetkan mencapai 8 persen.
“Ke depan, harus benar-benar dipastikan bahwa Danantara ini kehadirannya itu memang mengakselerasi ekonomi,” ungkap Eko dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk “Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran di Bidang Ekonomi”, Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca juga: BEI Tanggapi Bos Danantara soal Potensi RNTH Pasar Modal Capai USD8 Miliar
Eko juga menegaskan bahwa Danantara tidak boleh berperan sebagai pengganti perusahaan swasta, karena hal itu tidak akan menambah arus permodalan baru bagi investasi.
Menurutnya, Danantara harus tetap berfungsi sesuai jati dirinya sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang berperan memperkuat perekonomian nasional.
Selain itu, Danantara perlu memperhatikan arus dana masuk dan ke luar negeri. Investasi ke luar negeri, kata Eko, dapat berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.
“Kemudian, kata-kata dengan sentimen negatif seperti ‘korupsi’ juga sering kali muncul untuk Danantara. Sehingga, transparansi itu jadi kata kunci untuk pengelolaan Danantara ke depan,” lanjut Eko.
Baca juga: INDEF Ingatkan Program MBG Bukan untuk Genjot Ekonomi
Ke depan, INDEF berharap Danantara menerapkan tata kelola yang tertulis di Santiago Principles, yaitu pedoman internasional yang harus diikuti oleh SWF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global, mengelola risiko, memperkuat regulasi, dan struktur tata kelola yang baik. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting BGN menghentikan sementara 9 dapur Program Makan Bergizi Gratis di Gresik karena polemik… Read More
Poin Penting Konflik Iran–AS–Israel memicu lonjakan harga minyak dunia hingga di atas USD100 per barel.… Read More
Oleh Paul Sutaryono KINI pemerintah sedang menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang demutualisasi bursa efek.… Read More
Poin Penting Amartha meluncurkan Amartha Empower, portal donasi, zakat, dan sedekah untuk memperluas pemberdayaan ekonomi… Read More
Poin Penting: Jasa Marga menyediakan akses CCTV di ruas tol yang dapat dipantau real-time melalui… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan batas defisit APBN 3 persen dari PDB tetap dipertahankan.… Read More