JK Tekankan Pentingnya Tingkat Pengawasan Perbankan
Jakarta – Dalam menghadapi persaingan industri berbasis teknologi saat ini, industri jasa keuangan khususnya perbankan dituntut untuk dapat mengembangkan layanan miliknya serta membagi secara proporsional pengembangan layanan konvensional dan juga layanan digital yang akan berkolaborasi dengan fintech.
Consulting and Enterprise Business Director PT Multipolar Technology Tbk. (Multipolar Technology) Halim D Mangunjudo dalam talkshow bertema “Fintech & FSI: Embracing The Era of Coopetition” di Jakarta, Selasa 25 Juni 2019 menyebut, perbankan harus dapat mengembangkan layanan konvensional dan digitalnya secara beriringan.
“Kalau bank ingin mengembangkan transaksi harus bisa bikin batasan yang jelas mana dunia digital seperti fintech dan pruden layanan bank yang harus dijaga disitu,” kata Halim.
Dirinya meyakini, kedua layanan yang berkembang bersamaan tersebut dapat meningkatkan loyalitas nasabah untuk menikmati layanan perbankan. Halim juga menyebut, hingga saat ini pelaku perbankan yang telah berhasil melaksanakan hal tersebut ialah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Menurutnya, Bank BRI mampu untuk melayani kebutuhan nasabah dengan produk digital tanpa meninggalkan keunggulan layanan mikro miliknya. “Jadi harus betul betul buat batasan contohnya yang sudah menerapkan itu BRI, mereka betul betul bikin punya sendiri dan mereka bikin yang berkolaborasi dengan fintech,” jelas Halim. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More
Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More