Jakarta – Pemerintah sudah memasang kuda-kuda untuk menghadapi merebaknya varian Covid-19 Omicron. Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan mengungkapkan salah satu caranya adalah dengan mendesain APBN yang counter-cyclical dan fleksibel sehingga mampu menahan dampak pandemi Covid-19.
Ia mengungkapkan, pada tahun ketiga semenjak pandemi, sudah banyak pelajaran yang bisa diambil mengenai kebijakan fiskal. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Adapun pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tetap menjadi fokus pemerintah dengan APBN 2022.
“APBN fleksibel, kebijakan fiskal fleksibel, masyarakat juga akhirnya menjadi bagian dari fleksibilitas dan harus terus kita kalibrasi. Kalau di 2020 kita belum punya mata pelajaran pandemi, di 2021 kita sudah punya dan terus dipelajari,” jelas Febrio pada paparan virtualnya, Rabu, 12 Januari 2022.
Adapun Belanja Negara yang termuat dalam APBN 2022 mencapai Rp2.714,2 triliun. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sejumlah Rp1944,5 triliun dan Belanja TKDD sejumlah Rp769,6 triliun. Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% pada akhir tahun 2022.
Lebih jauh, Febrio mengungkapkan Kementerian Keuangan akan terus berkomunikasi dengan regulator lain untuk menyusun kebijakan yang antisipatif selamaa pandemi. Ia optimis momentum pertumbuhan ekonomi bisa terus dijaga dengan langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya menilai OTT pegawai pajak dan bea cukai sebagai terapi kejut agar… Read More
Poin Penting Baru beroperasi sejak Desember 2025, BSN langsung memposisikan diri sebagai “Banknya Para Developer”… Read More
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Jakarta, terpisah… Read More
Poin Penting OJK menegaskan KUB BPD sebagai strategi utama untuk memperkuat peran BPD dalam pembiayaan… Read More