Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, di era suku bunga tinggi saat ini, industri dan pelaku usaha jasa keuangan digital perlu memerhatikan aspek-aspek bottom line, seperti keberlanjutan industri dalam jangka panjang, dilihat dari sisi bisnis maupun keuntungannya.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa kondisi tersebut bukan fenomena sementara tetapi keadaan baru yang akan terus berlanjut ke depannya. Sehingga, OJK telah menyusun kunci-kunci utama bagi industri keuangan digital.
“Nah disini kunci dari pengawasan yang dalam hal ini termasuk dilakukan oleh OJK kepada pengawasan mikro prudential yaitu, masing-masing perusahaan maupun industri di sektor jasa keuangan,” ucap Mahendra dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital di Jakarta, 8 Mei 2023.
Dalam hal pengawasan tersebut, OJK menegaskan bahwa bagi industri Perbankan konvensional maupun digital, tetap harus memenuhi kaidah, kriteria, persyaratan yang prudent, kondisi kesehatan yang jelas, dan rasio keuangan.
“Sehingga, kekhawatiran untuk melihat kondisi yang berbeda dari diversifikasi jenis industri keuangan akan lebih berkurang,” imbuhnya.
Kemudian, kunci yang kedua adalah terkait dengan inklusi atau keterlibatan dan akses yang lebih besar lagi kepada masyarakat, pelaku usaha khususnya UMKM yang selama ini belum memilikinya.
“Inklusi keuangan Indonesia sudah berada di kisaran 86%. Hanya memang dalam konteks utilisasinya, literasinya ini yang harus ditingkatkan,” ujar Mahendra.
Lebih lanjut, Mahendra menambahkan untuk kunci yang terakhir terletak pada keunikan kawasan ASEAN yang menjadi satu-satunya kawasan yang tetap stabil secara politik, ekonomi, dan keuangan, serta memiliki peluang lebih jauh untuk tetap kuat ke depannya.
“Dengan kacamata kita menjaga keseimbangan keseluruhan maka aspek bagaimana melakukan perluasan, pendalaman, dan penguatan dari sektor keuangan kita dan juga peran dari industri digital keuangan akan menjadi solid tidak menjadi thread off antara satu dengan yang lainnya,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More