Hadapi Era Digital, Ini Cara BI Dorong Perekonomian Daerah

Hadapi Era Digital, Ini Cara BI Dorong Perekonomian Daerah

BI Proyeksikan Penurunan GWM Tambah Likuiditas Rp25 Triliun
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Indonesia tengah menghadapi tantangan baru akibat konstelasi ekonomi global dan percepatan perubahan yang pesat, yang dipicu perkembangan eksponensial teknologi. Digitalisasi, mobilitas dan keterhubungan telah menciptakan platform-platform yang tidak melihat wilayah dan batas-batas regional.

Untuk menjawab dan merespon tantangan tersebut, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam kepemimpinan ekonomi nasional dan regional menjadi jawaban yang tepat. Dalam hal ini BI Institute menyelenggarakan program Economic Leadership for Regional Government Leader.

“Program Economic Leadership for Regional Government Leader ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan,” ujar Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat membuka program Economic Leadership for Regional Government Leader angkatan ketiga, Rabu, 17 Januari 2018.

Economic Leadership for Regional Government Leader merupakan program pembekalan dan pengembangan kepemimpinan melalui kurikulum yang inovatif dan bersifat transformatif. Program ini dikemas secara efisien dengan kurikulum selama tiga hari.

“Program ini bentuk dukungan BI kepada para pemimpin daerah di seluruh Indonesia dalam mensukseskan reformasi struktural dan mempercepat pembangunan ekonomi regional yang sustainable, merata dan inklusif, melalui pembaruan dan terobosan-terobosan inovatif,” ucapnya.

Dalam program ini dipaparkan strategi bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Selanjutnya adalah strategi dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru sesuai kondisi masing-masing daerah.

Berikutnya adalah cara mendayagunakan APBD terutama dalam peningkatan efisiensi dan ketepatan pemanfaatan. Kemudian, adalah cara menciptakan iklim investasi terutama dengan membuat regulasi yang ramah terhadap investor.

“Terakhir, program ini juga memaparkan strategi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder. Karena dalam menerapkan kebijakan yang bagus tetap diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik,” ucapnya.

Tidak hanya memaparkan teori, program ini juga mengunakan format pembelajaran dalam bentuk studi kasus dan interactive sharing dari para peserta mengenai terobosan strategi yang telah dilakukan di masing-masing daerah. Hal ini merupakan bentuk sinergi antar elemen pemerintah dalam menciptakan continuous learning improvement.

Pada dua angkatan sebelumnya program ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi apik antara BI Institute dengan LEMHANNAS, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sebagai informasi, peserta program angkatan ke-3 adalah berjumlah 38 orang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Ketua DPRD Kabupaten dan Kota, Kepala Kepolisian Resort serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai wilayah. (*)

Related Posts

No Content Available

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]