Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah sejak awal menghadapi pandemi Covid19.
“Kesehatan masyarakat, kesehatan publik, tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan,” kata Jokowi melalui pernyataan yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 Oktober 2020.
Jokowi juga mengatakan, kendati demikian, seiring dengan prioritas kesehatan itu, pemerintah juga tetap mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi. Menurutnya, menjadikan kesehatan prioritas utama, bukan berarti mengabaikan kondisi ekonomi Indonesia.
“Jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas,” tuturnya.
Karena itulah, Jokowi menyebut keseimbangan antara keduanya yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan pandemi Corona ini. Jokowi pun menilai sejauh ini penanganan Corona di Indonesia tidaklah yang terburuk.
Diungkap Jokowi, Indonesia berada pada urutan 23 dibandingkan negara lain dengan kondisi serupa. Di atas Indonesia, terdapat sejumlah negara yang juga berpenduduk besar dengan jumlah kasus yang terpaut jauh bila dibandingkan Indonesia yakni Amerika Serikat di peringkat pertama dengan 7.495.136 kasus, disusul India dengan 6.397.896 kasus, Brazil dengan 4.849.229, dan Rusia dengan 1.194.643 kasus.
“Dalam hal ekonomi, pencapaian kita juga tidak jelek. Ekonomi kita menurun, betul. Ini fakta. Tapi mana ada negara yang tidak menurun ekonominya (dalam situasi ini). Bahkan, ada banyak negara lain yang harus memikul beban ekonomi lebih parah,” imbuhnya. (*)
Poin Penting Kemenkeu mempertimbangkan skema pertukaran PNM dengan Geo Dipa untuk memperkuat penyaluran KUR. Fokus… Read More
Poin Penting BRI membagikan dividen tunai Rp52,1 triliun atau Rp346 per saham untuk Tahun Buku… Read More
Dengan tren pencapaian kinerja perusahaan yang gemilang hingga Tahun 2025, Bank Banten berhasil dipercaya dan… Read More
Poin Penting Dua ahli hukum menilai kasus kredit macet Sritex merupakan ranah perdata dan risiko… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung rencana OJK menyesuaikan RBB agar perbankan lebih… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat modal inti Rp5,7 triliun dan menargetkan naik kelas ke… Read More