Hadapi Covid-19, UMKM Harus Lincah dan Beradaptasi

Jakarta – Pandemi covid-19 memukul hampir seluruh sektor bisnis di tanah Air, tak terkecualu Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, tantangan perkembangan industry 4.0 yang menuntut transformasi digital juga menyelimuti para pelaku UMKM.

Melihat persoalan tersebut, SuaraPemerintah.id didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia

Bertajuk “Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi”, webinar ini ingin mengedukasi para pelaku UKM agar bisa memiliki pandangan dan memunculkan berbagai strategi dalam menghadapi berbagai tantangan.

“UMKM kita harus bangkit dan bisa terus naik kelas. Tantangan adalah keniscayaan yang harus dihadapi untuk berkembang. Kita perlu adaptasi dengan membuat strategi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” ujar Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id Arief Munajad.

Webinar Nasional yang dihadiri 200 lebih pelaku UKM dari seluruh Indonesia tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan pemerintah, media massa, praktisi bisnis, dan para ahli. Panutan S. Sulendrakusuma, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa keberaadaan UKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

“Dunia usaha kita didominasi oleh UKM sebesar 99%. Tenaga kerja sebesar 97% diserap UKM. Sebagian besar rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan dari sektor UMKM. Dari sisi output, UKM memberikan sumbangan yang tidak bisa diabaikan dalm perekonomian nasional. Sebesar 60% PDB merupakan kontribusi UKM dan 14% ekpor nasional dilakukan oleh UKM,” papar Panutan.

Di tengah persoalan pandemi, ujar Panutan, banyak memberikan dampak terhadap UMKM di segala sisi. Penanggulangan COVID-19 menyebabkan turunnya angka penjualan, baik di dalam maupun ekpor, juga mengakibatkan terhambatnya aktivitas produksi. Selain itu, UKM juga terganggu dalam pembiayaan kelangsungan usaha. Tidak sedikit yang akhirnya terpaksa melakukan PHK dan harus menutup usaha. Menanggapi persoalan yang dihadapi, pemerintah segera merancang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

“Sejak Mei 2020, total anggaran PEN besar mencapai 589 triliun rupiah di tahun 2020. Pemerintah juga sudah mengalokasikan rencana untuk dana pembiayaan UKM dan koperasi sebesar Rp 157 triliun pada tahun 2021. Selain itu berbagai program juga diluncurkan seperti program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendorong UKM agar mampu beradaptasi dengan era digitalisasi,” ungkap Panutan.

Hanung Harimba Rachman, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM menambahkan bahwa BBI telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian terkait, e-comerce, media massa, dan berbaga pihak swasta untuk mendukung program tersebut.

“Upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi UKM dilakukan melalui program gerakan BBI. Sejak kampanye BBI diperkenalkan pada Mei 2020, terdapat 3,8 juta UKM yang sudah on board, melebihi yang ditargetkan sebanyak 2 juta,” ungkap Hanung.

Hanung mengatakan bahwa meski perekonomian sedang lesu, platform digital, terutama e-commerce, membawa angin segar bagi UKM untuk melanjutkan bisnis mereka. Mengutip survei dari Sea Insight pada Juni 2020, 54% UKM memanfaatkan media sosial untuk berjualan online.

Sementara UKM yang berjualan di e-commerce mencapai 45%. Menurut data dari Bank Indonesia per November 2020, total transaksi di e-commerce pada 2020 meningkat 36% dibandingkan 2019,. atau senilai Rp 286,9 triliun.

“Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kolaborasi dan dukungan nyata berbagai pihak kami optimistis pengembangan koperasi dan UKM menjadi penyokong ekonomi nasional yang akan semakin baik,” tutup Hanung. (*)