Jakarta – Dalam masa Presidensi G20, Indonesia memiliki beberapa agenda utama yang hendak dibahas dengan berbagai negara. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan terdapat enam agenda finansial utama yang diusung pada acara G20.
Keenam agenda tersebut adalah i) Exit Strategy untuk mendukung pemulihan, ii) Mengatasi scarring effect untuk mengamankan pertumbuhan masa depan, iii) Sistem pembayaran di era digital, iv) Keuangan Berkelanjutan, v) Inklusi keuangan, vi) Perpajakan internasional.
Pada agenda pertama, Perry ingin agar normalisasi kebijakan dilakukan dengan hati-hati dan menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan global. Menurutnya, saat ini normalisasi kebijakan sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara maju.
“Ini (normalisasi) juga akan berpotensi menciptakan kondisi keuangan global yang lebih ketat dan dapat menyebabkan arus keluar modal dari Pasar negara berkembang,” jelas Perry, 17 Februari 2022.
Lalu pada poin kedua, negara-negara G20 akan membahas tentang scarring effect yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian pemulihan ekonomi bisa semakin merata. Ketiga adalah sistem pembayaran di era digital. Agenda ini sempat dibahas pada Presidensi Saudi Arabia pada 2020 lalu.
Gubernur BI mengungkapkan kali ini akan fokus pada pembayaran antar negara dan mata uang digital oleh bank sentral. Dengan begitu, G20 bisa memberikan sistem pembayaran yang lebih murah, cepat, dan transparan.
Keempat, keuangan berkelanjutan juga menjadi agenda penting G20. Transisi ekonomi rendah karbon dan keuangan berkelanjutan diperlukan setiap negara untuk stabilitas makroekonomi dan finansial. Selanjutnya, agenda kelima adalah inklusi finansial. Presidensi Indonesia akan fokus pada inklusi finansial digital yang mamu menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang lebih murah.
Agenda keenam dan terakhir adalah perpajakan internasional. Indonesia akan mendorong sistem pajak internasional yang lebih stabil dan adil bagi semua negara.
“Di bawah agenda Perpajakan Internasional, G20 akan memajukan pembahasan terkait paket pajak internasional, kepastian pajak, transparansi pajak, pajak dan pembangunan, lingkungan dan pajak, serta pajak dan gender,” tambah Perry. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More