Gubernur BI Selanjutnya Harus Berani Tolak Burden Sharing, Sri Mulyani Bisa?

Jakarta – Masa jabat Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan segera selesai pada Mei 2023 mendatang. Banyak bermuculan nama-nama yang akan menggantikannya sebagai bos Bank Sentral Indonesia, bahkan Perry disebut bisa menjadi petahana yang kembali terpilih. Lantas siapakah yang pantas menggantikan kedudukan pria kelahiran Sukoharjo pada tahun 1959 ini?.

Seperti diketahui, nama Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI santer digadang-gadang akan maju menjadi calon Gubernur BI untuk menggantikan Perry. Selain itu Purbaya Yudhi Sadewa Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan dari internal BI sendiri, yang sekarang menjadi Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, Menkeu Sri Mulyani yang muncul menjadi nama kandidat menurutnya dari segi pengalaman sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Untuk Sri Mulyani Indrawati soal pengalaman mungkin bagus ya, dan selama ini beliau juga sudah sering melakukan koordinasi di internal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdapat BI didalamnya. Komunikasi bukan masalah,” ujar Bhima saat dihubungi Infobanknews, dikutip 7 Februari 2023.

Tapi yang menjadi masalah, Sri Mulyani akan pro kepada burden sharing atau skema pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar primer alias cetak uang. “Itu jadi masalah serius karena menyangkut independensi Bank Sentral dan inflationary risk dari kebijakan moneter,” ungkapnya.

Lanjutnya, dampak burden sharing bisa memicu peredaran uang meningkat, akibatnya inflasi dari sisi pasokan membahayakan bagi stabilitas ekonomi. Selain itu, burden sharing juga berakibat pada moral hazard yakni pembiayaan defisit pada belanja yang tidak produktif didukung BI.

“Moral hazard juga muncul ketika pemerintah mengandalkan BI untuk selalu tutup defisit APBN, meski ada opsi pengurangan beban utang,” jelas Bhima.

Kemudian jika dari internal BI, yaitu Destry Damayanti, belum memiliki pengalaman yang cukup panjang untuk memimpin Bank Sentral Indonesia ini. Menurut Bhima, Juda Agung yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI lebih memiliki pengalaman yang lebih panjang.

“Ada Juda Agung yang punya pengalaman panjang,” kata Bhima.

Bhima pun melanjutkan, setidaknya calon Gubernur BI harus memiliki lima kriteria. Pertama, berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN. Kedua, berani mencari opsi stabilitas kurs yang terpaku pada kebijakan konvensional yaitu naik turunkan suku bunga acuan.

Ketiga, memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih. Keempat, punya komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro mitigasi perubahan iklim. Kelima, paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi termasuk soal rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra