Gubernur BI: Pembiayaan Infrastruktur Masih Terkendala

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur ke depan sangat besar. Pemerintah akan fokuskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Ria Martati.

Jakarta– Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo mengungkapkan salah satu tantangan perekonomian saat ini adalah sulitnya mendapatakan pembiayaan guna mengatasi celah pembiayaan infrastruktur. Padahal, Pemerintah RI saat ini memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberi anggaran yang lebih besar pada pembangunan infrastruktur dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, dan skema private public partnership.

“Pembangunan infrastruktur jelas memerlukan pembiayaan jangka panjang, tantangannya adalah bagaimana menyediakan pembiayaan jangka panjang di tengah-tengah pengetatan regulasi finansial, belanja korporasi yang rendah, sumber dana pemerintah yang terbatas, dan di tengah-tengah ketidakpastian global,” kata Agus dalam  Joint IMF-Bank Indonesia Conference Future of Asia’s Finance for Development 2015, di Gedung Thamrin, Jakarta, Rabu 2 September 2015.

Agus mempertanyakan kecukupan berbagai inisiatif untuk penyediaan pembiayaan infrastruktur seperti yang telah dilakukan dalam Asian Bond Markets Initiative (ABMI) di bawah kerjasama ASEAN+3, ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dibawah kerjasama ADB dan ASEAN, Global Infrastructure Fund di bawah kerjasama negara-negara G20, dan upaya di tingkat nasional lainnya untuk pengembangan infrastruktur.

Mengutip ADB, Agus menjelaskan, lebih dari USD 1 triliun harus dibelanjakan di infrastruktur untuk menjaga pertumbuhan ASEAN dalam periode 10 tahun mendatang. Ditambah lagi, dalam periode yang sama Asia akan membutuhkan sekira USD 8 triliun untuk keseluruhan infrastruktur energi, trasnportasi, telekomunikasi, air, dan sanitasi. Ditambah lagi, Asia akan membutuhkan USD300 juta untuk proyek-proyek infrastruktur dalam pipeline, termasuk pembangunan konstruksi, dan koordinasi kebijakan antara dua atau lebih negara-negara Asia yang memiliki dampak positif antar negara.

Di Indonesia sendiri, pemerintah saat ini memberikan perhatian besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah berencana membangun 5000 km rel kereta, 2.600 km jalan, 49 bendungan, 24 pelabuhan, dan pembangkit listrik dengan kapasitas 35.000 megawatt.

Di sisi finansial, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi subsidi BBM, di 2014 hal itu menciptakan fiscal space senesar USD19 juta untuk infrastruktur. Ditambah lagi dengan berbagai insentif fiskal untuk investasi, menyediakan jaminan sosial bagi rakyat miskin, melanjutkan program pendalaman keuangan to memobilisasi simpanan domestik untuk pembiayaaan investasi pemerintah dan swasta, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta melalui skema PPP.

“Namun, dengan sangat besarnya kebutuhan pembiayaan, kita membutuhkan lebih banyak inisiatif untuk mewujudkan rencana kita,”tandasnya.