Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
PEMERINTAH sedang bergembira. Presiden Prabowo seperti mendapatkan kepercayaan diri baru. Daya Anagata Nusantara (Danantara), superholding anyar kebanggaan Istana, berhasil menerbitkan obligasi global perdana senilai US1,5 miliar, melampaui target awal yang cuma USD1 miliar. Penerbitan obligasi global itu oversubcribe sampai USD4,6 miliar. Dua seri obligasi dilepas: tenor lima tahun dengan kupon 5,35 persen, dan tenor sepuluh tahun dengan kupon 5,95 persen. Publik pun disuguhi narasi bahwa ini bukti kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Lebih hebat lagi, investor bak “membeli kucing” dalam karung karena Danantara belum menerbitkan laporan keuangan.
Tapi sejak kapan utang dirayakan seperti pesta panen raya?
Ada baiknya perlu mundur selangkah, menyalakan akal sehat, dan membaca peristiwa ini bukan sebagai kisah sukses, melainkan sebagai alarm yang berdering pelan.
Mari kita luruskan satu hal elementer: oversubscribed bukanlah sertifikat kelulusan. Ketika investor global berebut masuk, mereka tidak sedang menilai briliannya model bisnis Danantara atau kokohnya fundamental ekonomi kita. Mereka sedang berburu imbal hasil. Kupon hampir enam persen dalam dolar adalah angka yang menggiurkan di tengah lanskap global yang serba tak pasti. Apalagi pasar tahu persis: di belakang Danantara berdiri negara. Kalau macet, yang menalangi ya APBN. Ini bukan kepercayaan, ini kalkulasi rasional berlapis jaminan.
Mata kuliah semester 2 dari pengantar ekonomi makro dari John Maynard Keynes sudah lama mengingatkan, pasar finansial kerap digerakkan oleh animal spirits—naluri, spekulasi, optimisme jangka pendek yang belum tentu berdasar. Maka menyamakan banjirnya pesanan obligasi dengan validasi atas arsitektur ekonomi baru Indonesia adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Penuh imajinasi dan terlalu gede rumongso (GR)
Bahkan, dalam ilmu paling sederhana sekalipun, utang hanya masuk akal kalau ia menghasilkan lebih besar dari biayanya. Kupon 5,95 persen dalam dolar berarti proyek-proyek yang dibiayai Danantara harus mencetak tingkat pengembalian internal yang jauh di atas itu—setelah memperhitungkan depresiasi rupiah.
Baca juga: BI Rate 5,5 Persen dan Kenaikan BBM: Bank KBMI Berapa yang Bakal “Napasnya” Berat?
Tapi jika dana hasil utang ini nantinya dialirkan ke proyek-proyek rendah hasil, proyek politis yang return-nya samar, maka yang sedang kita lakukan bukanlah membangun kekayaan. Kita sedang menimbun beban untuk anak-cucu.
Ini soal elementer yang sering dikaburkan. Jujur, tak jarang antara mencari uang, mengelola uang, dan menciptakan nilai tambah adalah tiga perkara yang berbeda. Danantara baru menyelesaikan babak pertama. Dua babak berikutnya—yang jauh lebih sulit—belum dimulai. Menyamakan keberhasilan mencari utang dengan keberhasilan ekonomi adalah sebentuk “sesat” pikir yang berbahaya. Banyak institusi pembangunan yang tumbang bukan karena mereka kekurangan modal di awal, melainkan karena mereka keropos dari dalam.
Hantu 1MDB dan Pelajaran yang Enggan Dibaca
Kita tak perlu menjadi peramal untuk melihat risiko yang mengintip. Sejarah sudah menyediakan contoh cukup. 1MDB di Malaysia adalah monumen kelam bagaimana dana investasi negara dijadikan bancakan politik, menyisakan utang menggunung yang akhirnya ditanggung rakyat. Khazanah Nasional, meski lebih terhormat, berkali-kali harus merestrukturisasi investasi yang meleset.
Temasek Singapura memang cerita sukses. Tapi Temasek lahir dari akumulasi surplus fiskal riil puluhan tahun. Ia tidak memulai hidup dengan menumpuk utang di pasar global. Membandingkan Danantara hari ini dengan Temasek adalah membandingkan bayi yang baru lahir dengan orang dewasa yang sudah pensiun.
Bahaya terbesarnya justru di sini: ketika batas antara risiko korporasi dan risiko negara menjadi kabur, efeknya ikutanya moral hazard tumbuh subur. Manajemen merasa aman karena ada APBN di belakang. Proyek-proyek berisiko tinggi bisa lolos atas nama “kepentingan nasional”. Dan kalau meledak, rakyat yang menanggung. Stiglitz sudah lama mengingatkan pola ini: institusi investasi negara yang ambisius tapi minim pengawasan kerap berakhir sebagai beban struktural.
Kupon Mahal, Isyarat Pasar yang Tak Boleh Diabaikan
Kupon hampir enam persen untuk tenor sepuluh tahun bukanlah modal murah. Bandingkan dengan imbal hasil US Treasury yang jauh di bawah itu. Selisihnya adalah premi risiko—harga yang harus dibayar Indonesia karena pasar melihat ketidakpastian tata kelola dan risiko makroekonomi yang tidak kecil. Pasar tidak memberikan uang karena percaya pada kapasitas inovasi Danantara. Mereka memberikan uang karena mau dibayar mahal. Ini kepercayaan yang harus ditebus, bukan kepercayaan yang diberikan cuma-cuma.
Dalam bahasa pasar, ini artinya Danantara belum lulus uji kelayakan. Ia hanya lulus uji kupon tinggi. Baru hebat jika yield kuponya sama dengan harga pasar.
Bisa jadi kecenderungan merayakan angka oversubscribed mencerminkan pergeseran dari politik pembangunan ke politik pencitraan. Mencari uang dirayakan seolah itulah tujuan akhir, padahal itu baru titik berangkat. Dani Rodrik dan Mariana Mazzucato sudah lama menekankan bahwa peran negara—dan institusi bentukan negara—adalah menjadi entrepreneurial state: mengarahkan investasi ke sektor strategis, menciptakan kapasitas produktif baru, dan mengoreksi kegagalan pasar. Bukan sekadar menjadi peminjam yang ulung.
Peter Drucker pernah merumuskan dengan bersih: “Management is doing things right; leadership is doing the right things.” Para pengelola Danantara tidak boleh cuma sibuk memastikan efisiensi prosedural. Mereka harus memastikan bahwa uang publik ini diinvestasikan di sektor yang tepat, dengan tata kelola yang bersih, dan dengan perhitungan matang bahwa setiap dolar yang dipinjam hari ini bisa dikembalikan dengan hasil yang masuk akal.
Baca juga: Romusha Modal, Batalkan Kewajiban Membeli Merah Putih Bond
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Sebelum USD1,5 miliar itu dibelanjakan, publik berhak menuntut jawaban atas hal-hal elementer: sektor dan proyek spesifik apa yang akan dibiayai? Berapa target imbal hasil minimum agar kupon dolar ini bisa tertutup? Bagaimana mekanisme audit independen yang terpisah dari intervensi politik? Bagaimana jaminan bahwa dana ini tidak berubah menjadi fasilitas bagi oligarki dan lingkar kekuasaan? Dan apa indikator kinerja utama yang bisa dijadikan pegangan publik untuk menilai keberhasilan atau kegagalan Danantara lima tahun mendatang?
Ini bukan pertanyaan akademis. Ini adalah benteng terakhir kedaulatan fiskal kita.
Keberhasilan menjual obligasi di pasar global adalah awal, bukan akhir. USD1,5 miliar kini sudah di tangan, tapi ia datang bersama arloji yang terus berdetak menghitung bunga dan jatuh tempo. Pasar bisa memberikan uang dalam hitungan hari. Tapi kepercayaan sejarah hanya diberikan kepada mereka yang sanggup mengubah uang itu menjadi kemakmuran yang bisa dirasakan rakyat.
Di situlah Danantara akan diuji—bukan oleh investor di New York atau London, melainkan oleh rakyat Indonesia yang menjadi pemilik sejati setiap aset negara. Jika institusi ini gagal menjalankan mandatnya dengan integritas dan tata kelola yang bersih, maka “kabar baik” hari ini tak lebih dari warisan utang baru yang akan dipikul generasi mendatang. Rezim boleh berganti – tapi utang tetap dibayar oleh generasi berikutnya.
Rayakanlah, tapi jangan terlena. Sebab utang selalu punya kebiasaan buruk. Ia datang dengan senyum, tapi menagih dengan paksa. Hati-hati.
