Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Bank DBS Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan ini akan dapat membantu meningkatkan FDI ke Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan fokus meningkatkan jumlah investasi yang masuk pada kuartal kedua tahun ini.
“Realisasi investasi triwulan pertama tahun ini tumbuh 8% yoy, tapi PMA (Penanaman Modal Asing) kita turun sedikit akibat Covid-19. Dengan kerja sama DBS ini kami harap dapat saling bertukar informasi terkait investasi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.
Menurut Bahlil, melalui kerja sama ini, DBS akan mendapatkan manfaat positif, yang mana sekaligus juga berkontribusi kepada negara.
“Potensi FDI setelah penandatanganan MOU ini adalah bagaimana nanti DBS bisa membantu menjembatani antara para nasabah asingnya yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang BKPM tawarkan, sehingga investasi asing bisa di-tune kan masuk ke Indonesia,” ucap Bahlil.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menyatakan, melalui kerja sama ini pula, diharapkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara dimana Bank DBS dan afiliasi beroperasi dapat terjalin semakin erat.
“Customer kita kan banyak dari asing. Dengan kerja sama kita terhadap BKPM, investasi mereka ke Indonesia akan jadi lebih cepat karena akan dimudahkan melalui BKPM. Jadi, itu adalah kelebihan dari adanya kerja sama ini,” tambahnya. (*) Steven
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More