Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Bank DBS Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama yang dilakukan ini akan dapat membantu meningkatkan FDI ke Indonesia. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan fokus meningkatkan jumlah investasi yang masuk pada kuartal kedua tahun ini.
“Realisasi investasi triwulan pertama tahun ini tumbuh 8% yoy, tapi PMA (Penanaman Modal Asing) kita turun sedikit akibat Covid-19. Dengan kerja sama DBS ini kami harap dapat saling bertukar informasi terkait investasi,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 22 April 2020.
Menurut Bahlil, melalui kerja sama ini, DBS akan mendapatkan manfaat positif, yang mana sekaligus juga berkontribusi kepada negara.
“Potensi FDI setelah penandatanganan MOU ini adalah bagaimana nanti DBS bisa membantu menjembatani antara para nasabah asingnya yang ingin berinvestasi di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang BKPM tawarkan, sehingga investasi asing bisa di-tune kan masuk ke Indonesia,” ucap Bahlil.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menyatakan, melalui kerja sama ini pula, diharapkan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara dimana Bank DBS dan afiliasi beroperasi dapat terjalin semakin erat.
“Customer kita kan banyak dari asing. Dengan kerja sama kita terhadap BKPM, investasi mereka ke Indonesia akan jadi lebih cepat karena akan dimudahkan melalui BKPM. Jadi, itu adalah kelebihan dari adanya kerja sama ini,” tambahnya. (*) Steven
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More