Genjot Inklusi Keuangan di Daerah Perdesaan, Ini Yang Dilakukan OJK

Banyumas – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan inklusi keuangan masyarakat terutama di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2023, Kantor OJK Purwokerto bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Banyumas mengadakan kegiatan Edukasi Keuangan Festival Budaya di Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Desa Pekunden, Banyumas, Jawa Tengah.

Desa Pekunden merupakan pilot project pelaksanaan Program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Kantor OJK Purwokerto dan dan telah meraih Juara 2 Kategori Desa Wisata Rintisan di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023 dengan potensi wisata dan UMKM yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat sekitar.

Baca juga: Kejar Target Inklusi Keuangan 53% di 2023, Ini yang Dilakukan OJK

“Kami optimis, dengan semangat kolaborasi mencari solusi terbaik demi kemakmuran masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dari pendemi Covid-19 serta meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat khususnya di Desa Pekunden dan sekitarnya,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dikutip 18 Oktober 2023.

Lebih lanjut Agusman menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan setiap Oktober sejak 2016 ini dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah dalam mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada 2024. Bulan Inklusi Keuangan 2023 mengambil tema “Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera”.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 48,43 persen dan 82,69 persen atau masih di bawah jika dibandingkan wilayah perkotaan yang mencapai 50,52 persen dan 86,73 persen.

Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong dilaksanakannya kegiatan Festival Budaya Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, untuk melakukan perluasan inklusi keuangan masyarakat terutama di perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa.

Festival Budaya Desa Ekosistem Keuangan Inklusif ini juga turut dihadiri oleh Kepala OJK Purwokerto Riwin Mihardi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas Junaidi, Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan dan diikuti oleh 700 masyarakat Desa Pekunden.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyumas, Junaidi, mewakili Pj. Bupati Banyumas, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, yang merupakan media edukasi mengenai pentingnya inklusi keuangan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta.

Baca juga: Digitalisasi Makin Masif, OJK Beberkan Perubahan Signifikan di Perbankan

“Melalui kegiatan ini kita ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk lebih memahami dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia mulai dari tabungan, asuransi hingga investasi, semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat,” kata Junaidi.

Festival Budaya Desa EKI Pekunden yang merupakan Kegiatan Puncak BIK Tahun 2023 di Banyumas, menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti akses permodalan, produk simpanan, asuransi, investasi dan digitalisasi UMKM.

Selain itu, dilaksanakan pengoptimalan potensi yang ada di perdesaan yaitu dengan memberikan edukasi non keuangan seperti pembukuan sederhana, pengelolaan sampah, digital marketing, dan packaging.

Rangkaian kegiatan meliputi kegiatan Edukasi Keuangan Waspada Investasi Bodong dan Pinjaman Online Ilegal melalui Drama Komedi Sopsan, Pagelaran Wayang serta pameran UMKM Unggulan Desa Pekunden dan pembukaan booth layanan lembaga jasa keuangan.

OJK bersama seluruh pemangku kepentingan secara masif akan selalu berkontribusi untuk terus meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terutama di wilayah perdesaan. (*)