Nasional

Genjot Ekonomi Pesisir, Prabowo Targetkan 1.000 Desa Nelayan Rampung Dibangun Tahun Ini

Poin Penting

  • Pemerintah mulai membangun desa nelayan dengan target 1.000 desa tahun ini dan 5.000 desa dalam empat tahun
  • Desa nelayan akan dilengkapi cold storage, dermaga, kapal, kendaraan distribusi, serta kemudahan akses ekspor melalui pelabuhan dan bandara.
  • Program desa nelayan bukan bantuan langsung, tetapi dikelola melalui koperasi dengan skema pengembalian investasi lebih dari 10 tahun (11–12 tahun).

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, menyatakan pembangunan desa nelayan telah mulai direalisasikan dan ditargetkan mencapai 1.000 desa nelayan pada 2026.

Menurut Prabowo, setiap desa nelayan tersebut akan dihuni sekitar 300 hingga 2.000 nelayan yang selama ini belum tersentuh fasilitas pemerintah.

“Nelayan belum pernah dapat perhatian tidak bisa dapat es tidak ada pabrik es, mereka sulit dapat solar, dapat akses ke pasar ini kita ubah,” ucap Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook di Jakarta, 13 Februari 2026.

Baca juga: Prabowo Klaim Jumlah Penerima MBG Setara dengan Penduduk Afrika Selatan

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari cold storage, dermaga, kapal, hingga kendaraan distribusi hasil tangkapan. Dalam empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan.

“Saudara-saudara dan ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi. Ini kita organisir dalam koperasi. Semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan desa nelayan juga akan dipermudah dalam mengakses pasar ekspor secara langsung melalui pelabuhan dan bandara.

“Kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar,” ujar Prabowo.

Baca juga:KPI Dukung Kelompok Nelayan Kembangkan Budidaya Ikan Lewat Teknologi Bioflok

Hingga saat ini, hampir 100 desa nelayan telah terbangun di berbagai wilayah. Para nelayan, kata Prabowo, diberikan skema pengembalian investasi dengan tenor panjang, lebih dari 10 tahun.

“Kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun,” tambahnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Khoirifa Argisa Putri

Bergabung dengan infobanknews.com sejak 2022. Lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma bertugas meliput dan menulis berita di Bursa Efek Indonesia (BEI) seputar pasar modal dan korporasi, serta perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Recent Posts

Kebijakan WFH Segera Diumumkan, Purbaya Hitung Dampaknya ke Ekonomi dan Konsumsi BBM

Poin Penting Pemerintah menyiapkan kebijakan work from home (WFH) untuk menghemat konsumsi energi, khususnya BBM.… Read More

4 mins ago

Terbukti Rekayasa Pelaporan SPT, Perusahaan Didenda Rp214 Miliar

Poin Penting PT Gala Bumiperkasa (PT GBP) dijatuhi sanksi Rp214,68 miliar karena melaporkan SPT tidak… Read More

39 mins ago

IHSG Sesi I Ditutup Berbalik Melemah 1,21 Persen, 349 Saham Merah

Poin Penting IHSG sesi I Kamis (26/3) ditutup melemah 1,21 persen ke level 7.214,08 dari… Read More

40 mins ago

Masih Banyak Kendala, Purbaya Curiga Coretax Sengaja Dibuat ‘Kusut’

Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem Coretax akan terus diperbaiki agar lebih… Read More

1 hour ago

OJK Belum Terima Paket Calon Nama Direksi BEI

Poin Penting OJK menyatakan belum menerima secara resmi paket calon direksi BEI hingga saat ini… Read More

2 hours ago

DJP: 9,07 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2025

Poin Penting DJP mencatat 9.072.935 SPT Tahunan PPh 2025 telah dilaporkan hingga 25 Maret 2026… Read More

2 hours ago