Gedung Nganggur Milik Pemerintah Bisa Digunakan untuk Kantor Kopdes Merah Putih

Jakarta – Pemerintah Pusat dalam waktu dekat akan mematangkan model bisnis dari Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih meliputi skema pembiayaan, modul pelatihan, hingga pengembangan koperasi percontohan.

Di samping itu, Pemerintah juga tengah mengidentifikasi berbagai aset negara yang tidak termanfaatkan di daerah seperti gedung eks Puskesmas, Puskesdes, hingga sekolah-sekolah yang tak lagi difungsikan untuk menjadi pusat aktivitas koperasi desa tanpa perlu membangun infrastruktur baru.

“Jadi di mana terdapat aset fisik yang bisa digunakan, dan itu pasti akan dipakai, tujuannya untuk meminimalisir investasi yang terlalu besar yang harus kita bangun untuk sarana fisik dari kegiatan koperasi desa kelurahan merah putih,” kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam siaran tertulis, dikutip Minggu, 1 Juni 2025.

Baca juga : Menkop: 60.806 Kopdes Merah Putih Terbentuk per 28 Mei 2025

Ia menjelaskan, gedung milik dari kementerian apapun yang sudah tidak lagi termanfaatkan, bahkan terbengkalai, bisa digunakan untuk Kopdes Merah Putih.

“Segera pemda melakukan inventarisir semua aset pemerintah yang ada dan segera berikan laporan dan usulan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Ferry, pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih ini tidak serta merta langsung membuat gedung dengan biaya yang besar, tapi yang pertama harus memanfaatkan aset pemerintah yang ada terlebih dahulu.

Sementara itu, untuk aspek pendanaan, setiap Kopdes Merah Putih akan mendapat dukungan pembiayaan modal kerja antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, disesuaikan dengan hasil studi kelayakan masing-masing koperasi.

Baca juga : Pinjaman Himbara untuk Kopdes Merah Putih Harus Transparan dan Jelas

Nantinya, koperasi-koperasi desa ini akan mulai dioperasionalkan secara nasional mulai Juli hingga Oktober 2025. Pengumuman resmi pembentukan 80 ribu koperasi desa direncanakan akan dilakukan oleh Presiden pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

“Juli hingga Oktober adalah tahap penting operasionalisasi. Ini fase kerja keras berikutnya yang harus kita hadapi bersama. Kabupaten Badung bisa jadi contoh sukses nasional,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama