Kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) terpasang di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (30/11/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta.)
Poin Penting:
Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan gedung dengan ketinggian empat lantai atau lebih untuk terhubung dengan sistem CCTV milik pemerintah. Kebijakan ini digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebagai langkah memperkuat pengawasan sekaligus mendorong integrasi sistem keamanan kota berbasis teknologi.
“Jadi, untuk CCTV, kita sedang, sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari empat sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Sabtu, 4 April 2026.
Baca juga: CCTV Tol Bisa Dipantau Real-Time di Travoy, Jasa Marga Bantu Pemudik Pilih Rute Terbaik
Kebijakan integrasi CCTV ini dinilai sebagai bagian dari modernisasi sistem keamanan dan pemantauan di Ibu Kota. Dengan sistem yang saling terhubung, Pemprov DKI dapat memantau kondisi kota secara lebih cepat dan efektif, mulai dari penanganan situasi darurat, tindak kriminalitas, hingga pengelolaan lalu lintas.
Pemasangan CCTV juga akan diperluas hingga tingkat kelurahan guna memperkuat jangkauan pengawasan.
“Dan kemudian untuk kelurahan dan sebagainya tetap akan kita pasang,” ujar Pramono.
Program ini merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Untuk kawasan permukiman, Pemprov menargetkan pemasangan CCTV di 30.000 titik dengan anggaran sekitar Rp380 miliar yang dilaksanakan secara bertahap.
Pemerintah Kota Jakarta Timur mulai mempersiapkan langkah teknis terkait integrasi CCTV pada gedung bertingkat. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Timur, Wiwit Djalu Adji, menyatakan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan lintas instansi.
“Terkait pemasangan CCTV di gedung-gedung memang harus dibicarakan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat sistem keamanan kota, bukan sekadar pengawasan bangunan atau penataan ruang.
Selama ini, CCTV di gedung-gedung bertingkat umumnya digunakan untuk kebutuhan internal dan belum terhubung dengan sistem pemerintah. Kamera pengawas tersebut biasanya hanya memantau area dalam gedung atau kawasan terbatas.
“Kalau untuk CCTV yang mengarah ke luar gedung, seperti ke jalan atau area publik, itu memang belum ada. Selama ini sifatnya masih untuk kebutuhan masing-masing gedung dan belum terhubung dengan CCTV Pemprov DKI,” jelas Wiwit.
Melalui kebijakan baru ini, pengelola gedung didorong untuk memasang CCTV yang juga mengarah ke ruang publik. Data dari kamera tersebut nantinya akan diintegrasikan dalam sistem Jakarta Smart City.
“Termasuk nantinya CCTV di luar untuk mendeteksi potensi kriminalitas hingga membantu manajemen lalu lintas,” ucapnya.
Baca juga: Pantau Lalu Lintas dan Cek Situasi Demo Ojol di Jakarta Lewat CCTV, Ini Linknya
Meski kebijakan sudah ditetapkan, hingga kini belum ada aturan teknis rinci terkait standar pemasangan, mekanisme integrasi, maupun sanksi bagi pengelola gedung yang tidak mematuhi.
“Termasuk soal standar dan mekanisme serta sanksi, ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait,” kata Wiwit.
Di Jakarta Timur sendiri, jumlah gedung dengan ketinggian empat lantai atau lebih diperkirakan mencapai 100 hingga 200 bangunan. Namun, pendataan detail masih terus dilakukan untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara optimal.
Integrasi CCTV dari berbagai gedung bertingkat diyakini akan memperluas jangkauan pemantauan kota secara signifikan. Dengan sistem yang terhubung secara real time, pengawasan menjadi lebih efisien tanpa perlu proses permintaan data secara manual.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi Jakarta sebagai kota cerdas (smart city) yang mengedepankan keamanan, efisiensi, dan pelayanan publik berbasis teknologi. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More