KSEI Siapkan Sistem Elektronik Proxy dan Voting
Jakarta – PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agak sedikit geram dengan pihak Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).
Karena sampai sejauh ini pihak KSEI belum sedikitpun menerima tanggapan dari pihak SNP Finance terkait kesiapan dana pembayaran bunga MTN V/2017 Tahap II yang jatuh tempo pada 9 Mei 2018.
“Kita sudah sampaikan surat pemberitahuan, dan bahkan kita telah mengirimkan surat saat itu juga. Tapi sampai saat ini belum ada respon atau tanggapan,” kata Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari Dewi kepada Infobank, Kamis, 17 Mei 2018.
Melihat hal itu, wanita yang akrab disapa Kiki itupun mengancam akan mencabut status tercatatnya MTN milik SNP Finance di KSEI. Hal ini mengingat KSEI punya kewenangan tersendiri untuk hal itu.
Sementar efek negatifnya dari pencabutan MTN itu, nama SNP Finance kedepan akan tercoreng dimata investor.
“Karena memang kalo MTN bisa tidak harus tercatat di KSEI. Namun jika tercatat di KSEI dimata investor masih lebih diakui dan dipercaya,” jelasnya.
Baca juga: OJK Bekukan Kegiatan Usaha SNP Finance
Sekedar informasi SNP diketahui gagal bayar karena belum juga menyiapkan dana pembayaran bunga MTN V/2017 Tahap II yang jatuh tempo pada 9 Mei 2018.
Berdasarkan surat KSEI tertanggal 8 Mei 2018, SNP Finance seharusnya telah menyediakan dana yang cukup dan telah efektif di rekening KSEI selambat-lambatnya satu hari bursa sebelum tanggap pembayaran.
Atas kegagalan pembayaran bunga MTN V Tahap II, Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menurunkan peringkat utang SNP Finance dari CCC menjadi SD alias selective default. Pefindo juga menurunkan peringkat MTN V SNP Tahun 2017 Tahap II menjadi D alias default dari sebelumnya CCC.
Melihat hal ini citra SNP Finance akan buruk dimata Investor dan bukan tidak mungkin Bank juga memandang hal serupa. (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More