Moneter dan Fiskal

Gawat! Indonesia Terancam Gagal jadi Negara Maju 2045, Apa Penyebabnya?

Jakarta – Indonesia terancam gagal menjadi negara maju di 2045. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang kurang maksimal. Sebab, syarat negara berkembang “naik kelas” menjadi negara maju yakni pertumbuhan ekonomi tahunan berada di level 7 persen selama 15 tahun berturut-turut.

Dalam launching White Paper bertajuk “Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029” terungkap, Indonesia belum memenuhi syarat cukup dan perlu menjadi negara berpendapatan tinggi seperti China, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brazil.

Berdasarkan catatan LPEM FEB UI, berbagai faktor pemicu Indonesia terancam menjadi negara maju terliihat pada pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan tak pernah jauh di atas level kisaran 5 persen. Bahkan, pertumbuhan kredit pertahun tidak pernah menyentuh 15 persen.

Launching White Paper bertajuk “Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029”/M Ibrahim
Baca juga: BI Revisi Keatas Pertumbuhan Ekonomi Global di 2023, Tapi Melemah di 2024

Selain itu, rasio pajak terhadap PDB tidak pernah melampaui 11 persen dan bahkan hanya 9,9 persen dalam satu dekade terakhir. Termasuk kontribusi industri terhadap PDB yang kian merosot hingga berada di level 18 persen dan kemiskinan ekstrem yang persisten di level 1,7 persen.

Kepala LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin mengatakan, stagnanya kondisi perekonomian Indonesia tersebut ibarat membentur kaca di manapun melangkah. 

It seems that we hit a glass ceiling everywhere,” kata Chaikal yang menjadi salah satu penulis dalam white paper tersebut.

Oleh sebab itu, dirinya menekankan pentingnya sebuah strategi cadangan dalam memitigasi ekonomi apabila Indonesia gagal menjadi negara maju.

Salah satunya, menyiapkan kalangan kelas menengah Indonesia yang memiliki porsi cukup besar, yakni 40-80 persen dari total penduduk Indonesia.

“Indonesia harus menyiapkan kelas menengah kuat dan inovatif. Sebab, jika 2045 tidak menjadi negara maju, RI masih mempunyai kelas menengah yang kuat dan produktif,” ucap Chaikal.

Menurutnya, penyiapan tersebut bisa dilakukan dengan peningkatan kesetaraan kesempatan dan akses pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial menyeluruh.

“Hal ini akan menjadi modal utama dan satu-satunya untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas di 2045,” terangnya. 

Dekan FEB UI Teguh Dartanti menambahkan, Indonesia seharusnya fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan, menurunkan ketimpangan dan, membangun kelas menengah yang kuat dan inovatif.

Baca juga: Sri Mulyani Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di Kuartal III 2023, Ini Penopangnya

“Kami rasa ini merupakan catatan-catatan yang sangat kritis. Apakah mimpi tersebut realistis atau bukan, atau kita berfikir ulang Indonesia Emas 2045 atau Indonesia Cemas 2045,” bebernya.

Pihaknya mengingatkan, pertumbuhan ekonomi di periode pertama Presiden Joko Widodo yang bersifat inklusif maka diperiode selanjutnya bersikap non inklusif.

“Artinya program pemerintah yang terfokus pada 20 persen kelompok terbawah dan 10 persen kelompok teratas, namun justru melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40-80 persen dari total penduduk,” pungkasnya.

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

1 hour ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

2 hours ago

BTN Raih Sertifikat Predikat Platinum Green Building

Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More

2 hours ago

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

2 hours ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

2 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Ditutup Menghijau ke Level 7.195

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini, Jumat, 22 November 2024, ditutup… Read More

3 hours ago