Gawat! Badai PHK Massal Mengintai Efek Tarif Trump 32 Persen ke Indonesia

Jakarta – Pengenaan tarif impor sebesar 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia menjadi ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.  

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyebut, tarif impor baru yang dibuat Trump tersebut bisa memengaruhi nasib jutaan tenaga kerja domestik.

Ia mengatakan, para pelaku ekspor komoditas unggulan seperti tekstil, elektronik, furnitur hingga alas kaki bakal terkena biaya tinggi. Padahal, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya yang tutup selama tiga tahun terakhir.

“Dalam tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 30 pabrik di sektor tekstil dan turunannya tutup. Jika pemerintah terus diam, kita bukan hanya kehilangan pasar utama, tapi juga akan muncul badai PHK lanjutan yang jauh lebih besar,” katanya, dikutip Jumat, 4 April 2025.

Baca juga : Begini Instruksi Presiden Prabowo Usai Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke RI

Selain berisiko muncul badai PHK domestik, tarif 32 persen AS bisa menghantam sektor ekspor utama Indonesia. 

“Tekstil, pakaian, dan alas kaki menyumbang 27,5 persen dari total ekspor kita ke AS. Ini belum termasuk kelapa sawit serta karet yang juga menjadi komoditas strategis Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS mencapai 10,3 persen secara tahunan. Pangsa tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor Indonesia ke Cina.

Tunjuk Dubes Kompeten

Andry juga menyampaikan kritik terhadap kekosongan posisi Duta Besar RI untuk AS yang telah terjadi sejak Juli 2023. 

“Sudah hampir dua tahun kita tidak punya wakil di Washington, padahal AS mitra dagang kedua terbesar kita. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengabaian terhadap kepentingan nasional,” kata Andry.

Baca juga : PM Kanada: Kebijakan Tarif Trump Rugikan AS Sendiri

Ia menekankan bahwa jabatan Duta Besar di AS bukan tempat kompromi politik. “Kita butuh sosok yang paham diplomasi ekonomi dan berpengalaman dalam lobi dagang. Ini bukan posisi simbolik—ini garis depan pertahanan perdagangan Indonesia,” tegasnya.

Andry mendesak Presiden Prabowo agar segera menunjuk Duta Besar yang punya rekam jejak kuat di bidang perdagangan dan investasi.

“Setiap hari tanpa perwakilan di AS adalah hari di mana posisi tawar kita melemah. Kita kehilangan momentum, kehilangan peluang, dan kehilangan kendali,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama