Keuangan

Garap Regulasi QR Code, BI Tekankan 4 Standart Utama

JakartaBank Indonesia (BI) terus mempersiapkan regulasi mengenai standarisasi sistem Quick Response (QR) Code untuk setiap transaksi pembayaran (payment system) keuangan di Indonesia. Nantinya, dalam penerapan standarisasi QR Code tersebut regulator akan memperhatikan empat standar utama penerapan QR Code.

“Nantinya standarisasi akan mementingkan empat standart utama yakni pertama interoperability, kedua interkoneksi, ketiga itu security dan keempat inklusi. Kita harapkan standarisasi dasi itu mendorong empat itu,” kata Imaduddin Sahabat selaku Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia di Thamrin Nine Ballroom Jakarta, Selasa 10 April 2018.

Baca juga: ASPI Inisiasikan Penerapan QR Code Satu Sistem

Dirinya menambahkan, salah satu sektor utama dalam penerapan QR Code ialah sektor keamanan oleh karena itu BI menekankan seluruh industri untuk memperbaiki infrastruktur teknologinya. Tak hanya itu, penerapan QR Code nantinya akan meningkatkan angka inklusi keuangan kedepan.

“Kita lihat nya industri harus menangkap empat itu kalau sudah interoperability, inkusi keuangan akan meningkat karena kalau download 1 sistem QR code bisa baca semua dan ini akan dorong inklusi,” jelas Imaduddin.

Imaduddin menjelaskan, pihaknya juga terus berkordinasi dan melakukan diskusi intern dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dalam penerapan QR Code kedepannya. Diharapkan, sistem tersebut dapat rampung pada akhir April tahun ini.(*)

Suheriadi

Recent Posts

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

4 hours ago

Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar

Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More

4 hours ago

Pemerintah Stop Subsidi Motor Listrik di 2026, Adira Finance: Penurunan Kredit Signifikan

Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More

4 hours ago

Asuransi Kesehatan Kian Menguat, OJK Catat 21 Juta Polis

Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More

4 hours ago

OJK Soroti Indikasi Proyek Fiktif di Fintech Lending, Minta Penguatan Tata Kelola

Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More

5 hours ago

Risiko Banjir Meningkat, MPMInsurance Perkuat Proteksi Aset

Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More

5 hours ago