Keuangan

Garap Proyek Pemerintah, Ini Cara Modalku Mitigasi Risiko

Jakarta – Grup Modalku masuk ke segmen pembiayaan proyek pemerintah dengan merilis produk Modal Proyek, yakni pendanaan tanpa agunan hingga Rp1,5 miliar bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk menjaga kualitas pembiayaan, Modalku melakukan sejumlah langkah mitigasi risiko khusus produk Modal Proyek.

Pembiayaan bagi perusahaan yang menjalankan proyek pemerintah ini disesuaikan dengan tempo pembayaran proyek. Tenornya dirancang fleksibel hingga 120 hari kerja. Modalku pun menerapkan mitigasi risiko khusus produk ini, termasuk mengantisipasi terlambatnya pembayaran dari pemilik proyek (pemerintah) ke vendor yang menjadi debitur Modalku.

Arthur Adisusanto, Country Head Modalku mengungkapkan, paling tidak ada 3 hal yang menjadi pertimbangan manajemen risiko pihaknya dalam menyalurkan modal proyek. Pertama, untuk pemenang tender dari LPSE sendiri sebenarnya bisa dilihat di sistemnya. Bagaimana riwayat perusahaan pemenangnya. Kalau mereka sudah bisa menang tender 3 sampai 5 kali dan bisa deliver pekerjaan dengan baik, itu menjadi pertimbangan positif bagi Modalku.

“Kedua, setiap kali mereka (calon debitur) menang tender, kita lihat siapa pemberi kerjanya. Itu sebenarnya appetite kita. Mungkin saja antara pemerintah yang satu dan yang lainnya bisa berbeda penilaiannya. Ketiga, kita juga tidak memungkiri ada kemungkinan telat bayar. Jadi kita bisa kasih buffer, mungkin kita perkirakan ini bisa diselesaikan dalam 3 bulan, bisa saja kita kasih tenor 4 bulan buat jaga-jaga. Tapi pertimbangan yang utama yang pertama dan kedua itu tadi, perusahaan pemenang dan pemberi pekerjaannya,” papar Arthur dalam media gathering Modalku di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.

Adapun pertimbangan Modalku masuk ke segmen ini karena banyak debitur atau calon debitur yang mungkin bisa memenangkan tender pengadaan dari pemerintah, tapi mengalami kendala cashflow. Modalku juga melihat segmen ini cukup menjanjikan, terlebih mengingat anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-catalogue dan LPSE terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Di 2023 kami coba masuk ke industri tertentu yang berkembang pesat, salah satunya lewaat Modal Proyek. di mana kami tahu ada banyak program pengadaan yang mana UMKM mungkin menang tender tapi merka tidak punya dana yang cukup untuk melaksanakan proyek tersebut. Nah kami hadir di situ,” ujarnya.

Sementara, dari sisi kinerja, hingga April 2022 secara akumulatif Grup Modalku sudah menyalurkan pendanaan hingga Rp48 triliun. Jumlah tersebut mengalir ke lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM yang tersebar di 5 negara di mana Modalku beroperasi, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Penyaluran pendanaan mengalami kenaikan lebih dari 40% dari periode sama tahun sebelumnya. Dari sisi kualitas, Modalku berhasil memulih kualitas pendanaan seiring dengan pemulihan ekonomi. Tingkat pengembalian dana atau TKB90 berada di posisi 95,79% per April 2023. (*) Ari Astriawan

Galih Pratama

Recent Posts

Netflix, Pulsa hingga Tiket Pesawat Bakal Kena PPN 12 Persen, Kecuali Tiket Konser

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More

39 mins ago

Paus Fransiskus Kembali Kecam Serangan Israel di Gaza

Jakarta -  Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More

43 mins ago

IHSG Dibuka Menguat Hampir 1 Persen, Balik Lagi ke Level 7.000

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More

3 hours ago

Memasuki Pekan Natal, Rupiah Berpotensi Menguat Meski Tertekan Kebijakan Kenaikan PPN

Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More

3 hours ago

Harga Emas Antam Stagnan, Segini per Gramnya

Jakarta -  Harga emas Antam atau bersertifikat PT Aneka Tambang hari ini, Senin, 23 Desember… Read More

3 hours ago

Transaksi QRIS Kena PPN 12 Persen, Begini Penjelasan DJP

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait dengan transaksi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)… Read More

3 hours ago