Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa perbaikan Coretax, layanan digital dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memakan waktu lebih lama dari perkiraan semula.
“Coretax kan, saya bilang satu bulan selesai. Ternyata ya baru selesai sebagian rupanya. Jadi rupanya Coretax itu ada beberapa layer yang bisa kita perbaiki,” kata Purbaya dalam media briefing Kemenkeu, Jumat, 24 Oktober 2025.
Dalam penjelasannya, Purbaya bilang keterlambatan ini disebabkan oleh kontrak kerja sama dengan LG, selaku vendor pengembang sistem.. Akibaynya, DJP baru akan mendapatkan akses penuh ke sistem Coretax pada Desember mendatang.
Baca juga: Purbaya Pede Perbaikan Coretax Rampung Akhir Oktober
Ia menjelaskan, saat ini pihak vendor mulai memperbaiki sejumlah bagian dari model OSI atau sistem arsitektur Coretax, sementara DJP juga terus meningkatkan keamanan siber sistem tersebut.
“Dari sisi security, ini sekarang security-nya Coretax sudah bagus sekali. Dulu saya bilang cyber security-nya (nilainya) 30 dari 100. Sekarang, sudah 95 plus. Jadi, nilainya sudah A plus itu security-nya,” ungkap Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menduga LG tidak menurunkan tenaga ahli terbaik dalam mengembangkan sistem Coretax. Ini disinyalir menjadi salah satu penyebab Coretax tidak berjalan dengan maksimal.
“Begitu mereka dapat source code-nya, lalu dilihat sama orang saya, mereka bilang, ‘wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA’. Jadi, yang dikasih ke kita kelihatannya bukan orang jago-jagonya,” ujarnya.
Baca juga: Coretax Bermasalah, Ekonom UGM Prediksi Pajak Negara Lesu
Untuk itu, Purbaya menegaskan, Kemenkeu akan menunggu kontrak dengan vendor berakhir sebelum mengambil alih penuh pengelolaan sistem tersebut. Ia optimistis, setelah ditangani langsung oleh Kemenkeu, perbaikan Coretax akan rampung pada awal 2026.
“Jadi, (Coretax) ini kan dibangun empat tahun, dengan segala macam kendala yang ada ya. Tapi, saya yakin nanti begitu dikasih ke kita (Kemenkeu), Januari atau Februari (2026) sudah selesai itu,” tegasnya.
Sebagai informasi, Coretax merupakan sistem layanan pajak digital yang mulai digagas sejak 2018 dan rampung pada 1 Januari 2025 dengan anggaran Rp1,3 triliun.
Coretax sejatinya hendak digunakan untuk menghimpun berbagai jenis pajak, dan mulai diberlakukan pada awal 2025. Namun penerapannya belum optimal akibat sejumlah masalah teknis. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
Poin Penting Bank OCBC NISP rencanakan buyback saham Rp1 miliar untuk remunerasi variabel manajemen dan… Read More
Poin Penting BGN siap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait polemik menu MBG Ramadan. Anggaran bahan baku MBG ditetapkan Rp8.000–Rp10.000 per… Read More
Poin Penting Penerimaan kepabeanan dan cukai Januari 2026 tercatat Rp22,6 triliun (6,7 persen pagu APBN),… Read More
Poin Penting Presiden KSPN Ristadi meminta Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105 ribu kendaraan untuk… Read More
Poin Penting Pemerintah gelontorkan insentif Ramadan–Lebaran Rp12,8 triliun untuk jaga daya beli dan dorong konsumsi.… Read More
Poin Penting Allo Bank membukukan laba bersih Rp574 miliar pada 2025, naik 23 persen yoy,… Read More