Ilustrasi: Harga beras selama Oktober 2025 turun. (Foto: istimewa)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan adanya potensi penurunan produksi beras hingga akhir tahun 2023. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh penyusutan luas panen akibat dari dampak El Nino yang berkepanjangan.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa produksi beras nasional di 2023 diperkirakan akan mengalami penurunan mencapai 2,05 persen secara tahunan (yoy) atau sekitar 650 ribu ton.
Baca juga: Hadapi Dampak El Nino, Holding BUMN Pangan Kembangkan Benih Unggul Padi
“Produksi beras 2023 sebesar 30,90 juta ton atau turun 0,65 juta ton atau 2,05 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Amalia dalam konferensi pers Senin, 16 Oktober 2023.
Dia pun merinci, produksi beras nasional pada periode Januari-September 2023 tercatat turun 0,22 persen menjadi 26,11 juta ton dari 26,17 juta ton pada periode sama tahun 2022.
Amalia menjelaskan, potensi defisit produksi beras akan semakin melebar hingga akhir tahun 2023 ini. Pada Desember 2023 ini diprediksi potensi defisit mencapai 1,45 juta ton.
“Potensi defisit produksi beras semakin melebar hingga akhir tahun 2023, dan diperkirakan defisit terbesar terjadi di bulan Desember yaitu minus 1,45 juta ton beras,” jelasnya.
Namun, tambah Amalia, produksi beras sepanjang tahun 2023 tidak akan mengalami defisit, namun akan terjadi surplus sebesar 0,28 juta ton.
“Dengan hanya mempertimbangkan selisih antara perkiraan produksi domestik dan konsumsi ini saja produksi beras diperkirakan surplus 0,28 juta ton sepanjang tahun 2023,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More