Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan untuk menurunkan anggaran subsidi energi tahun 2023 sebesar 33% dibandingkan anggaran tahun 2022 yang mencapai Rp502,4 triliun. Menurutnya, untuk tahun 2023 anggaran subsidi energi ditetapkan hanya sebesar Rp336,7 triliun.
Menkeu mengungkapkan, penurunan anggaran subsidi energi tersebut sejalan dengan harga minyak yang sudah relatif lebih rendah ke level US$90 per barel. Di sisi lain, kurs mata uang rupiah juga diperkirakan dalam situasi yang relatif lebih baik.
“Artinya harga minyak relatif lebih rendah ke US$90 lagi, dan kurs kita juga diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik saat ini yang sangat volatile,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023, Selasa, 16 Agustus 2022.
Namun, lanjutnya, volume subsidi energi tentunya harus dikendalikan. Karena jika tidak, anggaran subsidi Rp502 triliun saat ini pun bisa jebol jika volume subsidi tidak terkontrol.
“Kita berharap tadi jumlah kilo liter, juta kilo liter untuk pertalite, solar dan jumlah elpiji itu tetap dikendalikan, karena kalau tidak pasti akan melewati bahkan yang di Rp502,4 triliun pun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol,” katanya.
Baca juga : Anggaran Subsidi Bengkak, Pemerintah Pastikan Subsidi Energi di 2023 Lebih Tepat Sasaran
Selain itu dari sisi subsidi non energi, juga akan terus pemerintah jaga. Inilah yang menggambarkan kenapa APBN menjadi shock absorber, pemerintah tetap memberikan bantalan subsidi dan bantalan sosial yang sangat tinggi. (*) Irawati
Poin Penting Bank Mandiri menyiapkan Rp44 triliun uang tunai untuk ATM/CRM selama 24 Februari-25 Maret… Read More
Poin Penting Riset LPEM FEB UI: kontribusi AdaKami ke PDB 2024 Rp6,95–Rp10,96 triliun, berdampak ke… Read More
Poin Penting PT Bank Maybank Indonesia Tbk membukukan laba bersih Rp1,66 triliun pada 2025, naik… Read More
Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Mandiri Tunas Finance (MTF) untuk klarifikasi… Read More
Poin Penting Tenant PT Ace Medical Products Indonesia di KEK Industropolis Batang mengirim 156 pekerja… Read More
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More