Jakarta–Dorongan akan percepatan pembangunan infrastruktur telah berdampak pada makin menggeliatnya proyek jasa kontruksi. Di sisi lain, Rancangan Undang-undang (RUU) Jasa Konstruksi belum juga disahkan.
Sekretrasi Jenderal Gabungan Pelaksan Konstruksi (Sekjen Gapensi), Andi Rukman Karumpa menegaskan, UU Jasa Konstruksi penting untuk segera disahkan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3% tahun depan.
“Belanja negara sebesar Rp2.095 triliun sedangkan, belanja infrastruktur sebesar 8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 atau senilai Rp313,5 triliun. Nilai ini harus optimal diserap agar target pertumbuhan itu tercapai,” ujar Andi.
Pada APBNP 2015, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun atau meningkat 63,18% dari realisasi APBN 2014, yang tercatat mencapai Rp177,9 triliun.
Andi menambahkan, lemahnya serapan anggaran, utamanya infrastruktur, telah terbukti memperlemah pertumbuhan ekonomi pada tahun ini.”Semoga ini jadi pelajaran berarti bagi kita bahwa ekonomi kita masih ditopang oleh sebagian besar anggaran pemerintah,” tutup Andi. (*) Rezkiana Nisaputera
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More
Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More