Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025
Poin Penting
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, replacement ratio atau rasio pengganti pendapatan pensiun masih berada jauh di bawah standar minimum yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
“Rasio pengganti pendapatan di Indonesia hanya sebesar 10-15 persen. Sementara standar minimum replacement ratio ILO itu 40 persen, yang dianggap tingkat kecukupan,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca juga : 6 Jenis Investasi Dana Pensiun, Pilih yang Tepat untuk Masa Tua Tenang
Ogi menekankan, pentingnya kolaborasi strategis dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam memperkecil gap proteksi dana pensiun di Tanah Air.
“Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari berbagai risiko dan sekaligus memperkuat fondasi ketahanan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, kata Ogi, OJK terus berupaya untuk memperkuat sistem pensiun di Indonesia yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga : OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata
Hal ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Kata Ogi, rasio aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditargetkan mencapai 11,2 persen di tahun 2029 dan 60 persen di 2045. Adapun saat ini aset dana pensiun terhadap PDB hanya sekitar 8 persen
“Artinya masih banyak yang harus ditingkatkan untuk pendalaman pasar di sektor dana pensiun dan kami berharap kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting 15,2 juta NIB diterbitkan, 14,9 juta untuk usaha mikro; masih ada 40 juta… Read More
Poin Penting Pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun di bank-bank milik negara hingga September 2026 untuk… Read More
Poin Penting Studi CELIOS menunjukkan Program MBG bisa membuang 62–125 juta porsi/minggu, merugikan negara Rp622… Read More
Poin Penting OJK menegaskan tidak ada perpanjangan waktu, semua UUS asuransi wajib spin off paling… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap sudah ada sejumlah pendaftar calon ADK OJK, terutama… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan dana THR 2026 sebesar Rp55 triliun telah siap dan tinggal menunggu… Read More