Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025
Poin Penting
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, replacement ratio atau rasio pengganti pendapatan pensiun masih berada jauh di bawah standar minimum yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
“Rasio pengganti pendapatan di Indonesia hanya sebesar 10-15 persen. Sementara standar minimum replacement ratio ILO itu 40 persen, yang dianggap tingkat kecukupan,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis, 23 Oktober 2025.
Baca juga : 6 Jenis Investasi Dana Pensiun, Pilih yang Tepat untuk Masa Tua Tenang
Ogi menekankan, pentingnya kolaborasi strategis dengan pelbagai pemangku kepentingan dalam memperkecil gap proteksi dana pensiun di Tanah Air.
“Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari berbagai risiko dan sekaligus memperkuat fondasi ketahanan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, kata Ogi, OJK terus berupaya untuk memperkuat sistem pensiun di Indonesia yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Baca juga : OJK Resmi Bubarkan Dana Pensiun PT Sepatu Bata
Hal ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Kata Ogi, rasio aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditargetkan mencapai 11,2 persen di tahun 2029 dan 60 persen di 2045. Adapun saat ini aset dana pensiun terhadap PDB hanya sekitar 8 persen
“Artinya masih banyak yang harus ditingkatkan untuk pendalaman pasar di sektor dana pensiun dan kami berharap kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More