Ganjar Soroti Gaji Guru Rp300 Ribu: Sungguh Tidak Adil Pemerintah Ini!

Jakarta – Calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3 , Ganjar Pranowo menyinggung soal gaji guru SMA, SMA, dan SLB di Provinsi yang hanya sebesar Rp300 ribu per bulan.

Dia menyatakan bahwa gaji profesi guru harus disesuaikan dengan UMP/UMK dan ditambah 10 persen.

Ini disampaikan oleh Ganjar dalam menanggapi jawaban dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan soal kontribusi tenaga pendidikan yang tidak dihargai. 

Baca juga: Debat Capres Terakhir, Anies Soroti Deretan Ketimpangan Masyarakat

Ganjar menyebutkan apresiasi terhadap guru terutama gaji harus diperhatikan sebab jika ingin pendidikan maju, maka fasilitas musti diberikan oleh negara dengan adil dan makin inklusi.

“Saya mau bercerita pengalaman saja, ketika guru SMA, SMK dan SLB diberikan pada provinsi maka pada saat pertama saya nanya adalah berapa gajimu? “Rp300 ribu Pak”. Sungguh tidak adil pemerintah ini maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jateng, UMK di jateng tambah 10 persen,” ungkap Ganjar dalam Debat Capres kelima, Minggu 4 Februari 2024.

Lebih lanjut, kata Ganjar, setelah hal tersebut dipenuhi, maka baru kemudian didorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar.

Sebagai informasi, realisasi anggaran pendidikan tahun 2023 pada APBN mencapai Rp503,8 triliun.

Secara rinci, anggaran pendidikan dari pembiayaan Rp20,0 triliun, yakni untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  (LPDP) kepada 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbud bagi 30.390 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemenag bagi 231 mahasiswa 4.207 Proyek Riset.

Kemudian, anggaran melalui BPP (belanja pemerintah pusat) sebesar Rp181,2 triliun, yaitu untuk belanja K/L Rp178,4 triliun antara lain, PIP Rp11,1 trilin untuk 20,3 juta siswa, bidik Misi/KIP kuliah Rp13,0 triliun untuk 960,5 ribu mahasiswa, BOS Rp10,7 triliun untuk 9,4 juta siswa dan TPG Non PNS Rp13,0 triliun untuk 628,3 ribu guru.

Baca juga: Prabowo Klaim Program Makanan Bergizi Mampu Tingkatkan Ekonomi RI Hingga 2 Persen

Sedangkan, melalui belanja Non K/L Rp2,8 triliun antara lain untuk, 8 Kartu Prakerja Rp2,8 triliun untuk operasional, serta pelatihan dan insentif bagi 1,1 juta peserta.

Terakhir, melalui TKD (transfer ke daerah) sebesar Rp302,7 triliun antara lain dimanfaatkan untuk DAK Fisik bagi revitalisasi sarana di 11.994 SP dan prasarana di 7.409 SP, BOS 43,8 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik, DAU dan DBH Rp175,0 triliun bagi gaji pendidik di daerah, BOP Kesetaraan 803,8 ribu peserta didik serta TPG ASND untuk 1,1 juta guru di daerah. (*)

Editor: Galih Pratama