Jakarta – Direktur Utama PT Bank Amar lndonesia, Tuk Yulianto mengungkapkan pihaknya optimis tahun ini kinerja perusahaan bisa lebih baik, khususnya dari sisi kualitas kredit.
Hal itu didukung dengan adanya kerjasama perusahaan dengan Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP elektronik, sehingga dapat lebih mudah dalam memitigasi resiko.
“Seperti diketahui, akhir-akhir ini banyak kejadian fraud. Pemalsuan KTP dan lain-lain. Adanya kerjasama ini bisa lebih leluasa buat kami dalam memitigasi resiko,” jelas Tuk, Jumat, 23 Maret 2018.
Ia mengatakan, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Bank Amar tahun lalu mencapai sekitar 3 persen. Dengan kerjasama ini ia memprediksi, pihaknya dapat menekan NPL diangka sekitar 2 persenan.
“Kita harapkan tahun ini NPL bisa kita tekan di sekitar 2%nan,” jelas Tuk.
Sekedar informasi, untuk tahun lalu total kredit Bank Amar mencapai sekitar Rp500 miliar. Dari jumlah tersebut porsi yang disumbangkan dari produk tunaiku sebesar 50% atau Rp250 miliar.
Bank Amar termasuk dalam salah satu dari sembilan lembaga keuangan yang hari ini melakukan penandatanganan dengan Dukcapil dan Kemendagri.
Selain Bank Amar ada Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank MNC Internasional, dan Bank BNI Syariah. Serta 5 dari Perusahaan Pembiayaan yaitu Mitra Dana Top Finance, Shakti Top Finance, Central Santosa Finance, Mega Auto Finance dan Mega Central Finance. (*)
Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan bahwa sektor jasa keuangan memiliki… Read More
Jakarta - BNI Sekuritas menyebut terdapat tantangan bagi para investor dalam melakukan investasi saham, salah… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyatakan bahwa seluruh kantor cabang tidak beroperasi… Read More
Jakarta – Gojek, perusahaan di bidang transportasi atau unit bisnis on-demand grup GoTo, angkat suara ihwal perang… Read More
Jakarta – Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi… Read More
Jakarta – Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sophia Wattimena mengungkapkan bahwa harga kripto dalam beberapa… Read More