Moneter dan Fiskal

Gak Main-Main, Potensi DHE Ditempatkan di RI Bisa Tembus USD100 Miliar

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, aturan wajib penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri bagi para eksportir memiliki potensi yang cukup besar. Adapun Empat sektor yang wajib menerapkan kebijakan DHE, diantaranya pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang minimal penempatan dananya sebesar 30%.

Berdasarkan data pada tahun 2022, SDA dari empat sektor tersebut totalnya mencapai USD203 miliar atau 69,5% dari total ekspor. Jika dihitung dari angka tersebut, kata Airlangga, potensi dari aturan DHE SDA di tempatkan di dalam negeri adalah sekitar USD60 – USD100 miliar.

“Potensi nya besar, dari pada 2022 SDA dari 4 sektor total mencapai USD203 miliar atau 69,5% dari total ekspor dan dengan ketentuan DHE SDA maka minimal kalau  30% dari USD203 miliar, nilainya USD60 miliar per tahun. Total ekspor Indonesia potensi bisa USD9 miliar, jadi antara USD60 – USD100 milar, itu range yang bisa kita dapatkan,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers DHE SDA, Jumat, 28 Juli 2023.

Selain itu, tambah Airlangga, aturan kewajiban penempatan DHE SDA di dalam negeri dapat mendorong sumber pembiayaan dan pembangunan ekonomi bisa ada di dalam negeri. Serta, meningkatkan investasi, kualitas SDA, serta menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Baca juga: OJK Dukung Penempatan DHE di RI, Ini Manfaatnya ke Perbankan 

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, di negara lain pun sudah melakukan hal yang sama untuk menempatkan dana hasil ekspornya di dalam negeri, artinya indonesia baru melakukannya.

Misalnya saja, Malaysia sudah mewajibkan 25% dari DHE dalam valas, 75% sisanya harus dikonversi ke Ringgit, dan mereka menahan dananya lebih dari tiga bulan. Kemudian, Thailand ekspor di atas USD200 ribu wajib disimpan di dalam negeri. Filipina repartiasi hasil ekspor dan mengkonversi setidaknya 25% dari hasil ekspor itu ke dalam Peso.

“Kemudian Vietnam harus mentransfer pendapatan ekspor ke rekening mata uang asing yang dibuka di lembaga kredit berlisensi di Vietnam sesuai kontrak dan tanggal dokumen dan itu merupakan kewajiban 100% di dalam negeri.

Selanjutnya, India jangka waktu realisasi dan repartiasi hasil ekspor 9 bulan sejak tanggal ekspor dan Turki repartiasi hasil ekspor dan konversi nya 80% ke dalam Lira.  “Jadi ini berbagai negara sudah melakukan kebijakan devisa hasil ekspor,” jelasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Irawati

Recent Posts

Diikuti 6.470 Pelari, PLN Electric Run 2024 Ditarget Hindari Emisi Karbon hingga 14 ton CO2

Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More

2 hours ago

Segini Target OJK Buka Akses Produk dan Layanan Jasa Keuangan di BIK 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More

3 hours ago

HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif untuk Siap Jadi Jawara Masa Depan

Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More

16 hours ago

KemenKopUKM Gandeng Surveyor Indonesia Verifikasi Status Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More

17 hours ago

Bijak Manfaatkan Produk Keuangan, Ini Pesan OJK kepada Gen Z

Balikpapan - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica… Read More

17 hours ago

Jurus OJK Perluas Akses Keuangan yang Bertanggung Jawab dan Produktif di Balikpapan

Balikpapan – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang… Read More

17 hours ago