Ilustrasi: Suasana perkantoran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Foto: M. Zulfikar)
Jakarta – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, menyampaikan telah menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya.
Influencer tersebut terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 UU PPSK dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya, Satgas PASTI telah memanggil yang bersangkutan untuk meminta keterangan dan klasifikasi terkait pemberitaan yang ramai, yakni melakukan pengelolaan dana sebanyak Rp71 miliar, melalui PT Waktunya Beli Saham.
Baca juga: Ramai Influencer Saham Gagal Kelola Dana Rp71 M, Ini Sebabnya!
Berdasarkan penelusuran Satgas PASTI, PT Waktunya Beli Saham tersebut tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer dan Penasehat Investasi. Tetapi yang bersangkutan hanya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).
“WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai MANAJER Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan,” ucap Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, 5 Juli 2024.
Baca juga: Lawan Balik Pemilik Kresna Life Group, OJK Ajukan Kasasi ke MA
Satgas PASTI secara tegas memutuskan kepada Ahmad Rafif Raya, untuk melakukan sejumlah hal, antara lain:
Adapun, Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024. (*)
Editor: Galih Pratama
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan modal… Read More
Jakarta – Pemerintah tengah merumuskan paket kebijakan ekonomi sebagai respons atas mitigasi risiko dari dampak kebijakan tarif… Read More
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia yang dikenakan… Read More
Jakarta – Pemerintah mulai melakukan langkah negosiasi terhadap Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald… Read More
Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi… Read More
Jakarta - PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) secara resmi berdiri pada 17 April… Read More