Gaduh Para Menteri Perburuk Citra Kepemimpinan Presiden

Jakarta – Menjelang akhir tahun 2015, isu perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali ramai diperbincangkan. Reshuffle kabinet Presiden Jokowi bisa jadi momentum untuk meningkatkan kinerja para menteri berdasarkan evaluasi tahunan yang segera dilakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di penghujung tahun ini.

Menurut Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi, isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II tak perlu dihebohkan dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, bahwa akan terjadi perombakan kabinet di pengujung tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini dikarenakan masih banyaknya menteri yang berkualitas KW 2 dan KW 3. Jauh lebih penting, semua menteri fokus bekerja dengan baik sesuai tugas yang diembannya. Mengingat masih banyak yang belum tercapai dalam satu tahun  pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama menteri di bidang ekonomi yang jelas-jelas dari nonparpol ternyata malah justru jadi duri dalam daging yang menyusahkan presiden.

“Banyak PR (tugas) bagi para menteri bidang ekonomi yang belum tuntas untuk mendukung Nawa Cita Jokowi. Misal, di sektor ekonomi bagaimana para menteri bidang ekonomi memenuhi target pendapatan pajak sebesar Rp 1.294,2 triliun. Karena hingga Oktober 2015 lalu penerimaan pajak baru Rp758,2 triliun atau 58,59 persen,” urainya

Selain itu, kinerja kabinet juga terganggu dengan sikap sejumlah menteri yang terlalu menunjukkan perbedaan pendapat ke publik. Seperti ketegangan yang terjadi Menteri Keluatan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan Menteri Perdagangan, yang saat itu masih dijabat Rahmat Gobel terkait rencana impor garam.

“Bagaimanapun penyusunan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Dengan begitu, tergantung pada Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bisa bekerja efektif,” ungkap Kusfiardi.

Untuk itu, harusnya Presiden bisa menunjukkan leadership yang kuat terhadap jajaran kabinet pemerintahannya.

“Perselisihan pendapat antar menteri semacam itu sebaiknya tidak perlu sampai mengemuka, karena hanya akan membuat komunikasi antara menteri menjadi tidak kondusif, dan memperburuk citra kepemimpinan Presiden” ujarnya. (*) Rezkiana Nisaputera