Jakarta – Pada Sustainable Finance Working Group (SFWG), G20 saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan antara sektor swasta dengan anggota SFWG, serta mendiskusikan jalan untuk memperkuat sinergi sektor publik dan swasta dalam meningkatkan keuangan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi Agenda 2030 dan Perjanjian Paris.
“Sebagai pengakuan atas peran penting keuangan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global yang hijau, tangguh, dan inklusif, Presidensi G20 Indonesia membawa agenda keuangan berkelanjutan yang ambisius untuk SFWG, hanya setahun setelah dinaikkan levelnya dari Sustainable Finance Study Group menjadi Sustainable Finance Working Group (SFWG) pada masa Presidensi Italia,” ujar Rahayu Puspasari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan pada keterangannya di Jakarta.
Adapun para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20/ Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) juga menyambut baik peran sektor swasta yang semakin meningkat, bersama dengan pembiayaan publik dan Multilateral Development Bank (MDB), dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah gas rumah kaca (GRK) dan tahan terhadap perubahan iklim.
Wempi Saputra, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, yang juga merupakan Indonesia Finance Deputy, menyoroti prioritas agenda keuangan berkelanjutan Presidensi G20 Indonesia dan peningkatan peran sektor swasta yang diharapkan dapat membantu memobilisasi keuangan berkelanjutan yang terjangkau. Hal ini mengingat keterbatasan kapasitas fiskal negara-negara dalam krisis global yang saat ini sedang berlangsung.
G20 memastikan bahwa hasil SFWG tahun ini dapat memfasilitasi percepatan pertumbuhan dan pengembangan pasar serta mobilisasi arus modal swasta. Beberapa topik yang dibahas pada hari pertama meliputi cara-cara bagi sektor publik untuk mendukung investasi swasta untuk transisi, dan langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak ekonomi dan sosial yang merugikan.
Selain itu, perwakilan sektor swasta juga berbagi pemikiran tentang praktik sukarela untuk membantu lembaga keuangan/ financial institution (FI) membangun dan memenuhi rencana transisi dan menciptakan lingkungan pendukung yang lebih luas. Perwakilan dari sektor swasta dan publik berdiskusi tentang alat maupun kebijakan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil Menengah (UKM) ke instrumen keuangan berkelanjutan, peran keuangan digital, dan mekanisme sektor publik di negara berkembang untuk meningkatkan akses ke pasar keuangan berkelanjutan. SP-59/KLI/2022
Co-chairs SFWG, Larry McDonald, Wakil Asisten Sekretaris, Kementerian Keuangan AS, dan Ma Jun, Penasihat Gubernur, Bank Rakyat Tiongkok, memimpin diskusi tersebut. Marcos Neto, Direktur Sustainable Finance Hub UNDP, menjadi moderator diskusi sebagai Kepala Sekretariat SFWG. Lebih dari 700 peserta dari sektor swasta, delegasi FMCBG dan mitra pengetahuan menghadiri G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable.
Adapun perwakilan sektor swasta menyoroti beberapa bidang kerja potensial untuk membantu mempercepat peningkatan keuangan berkelanjutan, seperti interoperabilitas pendekatan penyelarasan, ketersediaan data dan kualitasnya, pengungkapan transparansi rencana transisi, dan peran sektor publik dalam memberikan insentif. Sejumlah perwakilan sektor swasta juga memberikan apresiasi pada SFWG G20 atas kemajuan yang dicapai hanya dalam waktu satu tahun sejak berdiri.
Hasil diskusi akan menjadi masukan dalam pengembangan deliverables SFWG G20 tahun ini, termasuk kerangka kerja tingkat tinggi untuk keuangan transisi/ high-level framework for transition finance, yang saat ini sedang dikembangkan. Pembahasan agenda keuangan berkelanjutan G20 akan dilanjutkan pada G20 Policy Levers Forum yang akan datang (13 Juni 2022), dan Pertemuan SFWG ke-3 (14-15 Juni 2022). (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Jakarta - Demi meningkatkan kinerja keselamatan dan integritas aset, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa dan PT Badak… Read More
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More
Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More
Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More