Jakarta — Fundamental ekonomi Indonesia diyakini masih mampu berdiri kuat walau ditengah ketidakpastian ekonomi global dan terus meningkatnya suku bunga acuan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam bincang-bincang dengan media di kantornya.
Dirinya menyebut saat ini ketidakpastian ekonomi global lebih dipengaruhi oleh kedua hal, yakni normalisasi kebijakan suku bunga amerika kemudian kebijakan pengenaan tarif oleh pemerintah Amerika kepada China.
“Kenaikan suku bunga masih aman, rupanya perbankan kita masih punya ruang yang cukup luas untuk melakukan efisiensi menerapkan teknologi,” kata Wimboh di Jakarta, Kamis 4 Oktober 2018.
Selain itu, kondisi likuiditas perbankan juga dinilai masih dalam tahap yang terkendali. Menurut Wimboh likuditas yang terkendali diiringi dengan pertumbuhan kredit yang sudah mencapai 12,12% sampai Agustus 2018.
“Over all likuidutas perbankan masih ok, tidak ada masalah meski kredit tumbuh agresif terakhir 12,12% tapi ini karna dunia usaha menggeliat karena komoditinya naik yang dulu ditakutkan pertumbuhan kredit karena komoditas juga lambat,” jelas Wimboh.
Sebelumnya, sepanjang 2018 BI telah menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 150 bps pada bulan Mei Juni, Agustus, dan September sehingga kini berada di level 5,75%. Namun sepertinya kebijakan tersebut belum dapat memulihkan nilai tukar rupiah. (*)
Jakarta - Allianz Life Indonesia dan Allianz Utama Indonesia meraih sertifikasi terkait keamanan data pribadi,… Read More
Jakarta – Kegiatan operasional Bank Indonesia ditiadakan pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Rabu, 27… Read More
Jakarta - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Central Counterparty Pasar Uang dan Valuta… Read More
Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi wondr by BNI… Read More
Jakarta - Meski masuk jajaran negara G-20 atau negara dengan ekonomi terbesar, Indonesia rupanya masih… Read More
Jakarta – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi… Read More