Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menegaskan, agar Freeport-McMoRan Cooper &Gold Inc untuk merestui PT Freeport Indonesia mencatatkan saham (listing) di BEI, karena pendapatan terbesar perseroan bersumber dari sumber daya alam domestik.
“Freeport sudah ada perusahaannya di sini. Kenapa listed di sini, karena pendapatan terbesarnya Freeport itu dari Indonesia,” Direktur Utama BEI, Tito Sulistio di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Terlebih kata Tito, Freeport Indonesia sudah berbadan hukum perseroan terbatas (PT), sehingga akan memudahkan perseroan untuk memenuhi persyaratan ketentuan listing di BEI.
“Freeport sudah ada PT-nya. Holding company yang ada di luar sana sudah memiliki PT di sini. Kenapa tidak listed di sini?” tegasnya.
Ia sendiri mengungkapkan, sebanyak 52 perusahaan yang mengandalkan pendapatan dari SDA Indonesia sudah masuk ke dalam daftar BEI untuk diajak mencatatkan saham di bursa saham dalam negeri.
Ia mengungkapkan dahulu, saham Freeport Indonesia itu 9,36 persen listed di Bursa, paralel melalui PT Indocopper sebagai induk usahanya pada tahun 1994-1995. Namun sekarang Indocopper sudah delisting.
Sehingga, kata Tito, sudah sewajarnya Freeport bisa kembali masuk ke BEI, karena beroperasi dan berproduksi di Indonesia.
“Freeport Indonesia menjadi salah satu dari 52 perusahaan yang kami bidik BEI untuk listing di sini,” katanya. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More