Bunga Kredit Yang Tidak Menarik Jadi Penyebab Realisasi FLPP Lambat
Jakarta – Pemerintah telah berhasil merealisasikan anggaran senilai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025 melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembangunan 115.930 unit rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan FLPP tersebut dalam rangka penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sekaligus mendorong produktivitas perekonomian melalui sektor konstruksi. Pemerintah merealisasikan anggaran sebesar Rp18,8 triliun hingga semester I 2025 melalui program FLPP untuk pembangunan 115.930 unit rumah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Senin, 28 Juli 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Bocorkan Sektor yang “Kecipratan” Untung dari Tarif Trump 19 Persen
Sri Mulyani menyebutkan, total target pembangunan rumah juga ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target 3 juta rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran masih on track, yakni mencapai Rp283,6 triliun atau 46,0 persen dari total anggaran dalam APBN.
Realisasi tersebut terdiri dari pembiayaan utang Rp315,4 triliun atau 40,7 persen dari target APBN 2025 yang mencapai Rp775,9 triliun.
Baca juga: KSSK Optimistis Ekonomi RI Triwulan II Tetap Tangguh, Ini Kata Sri Mulyani
Sementara itu, penyaluran pembiayaan non-utang mencapai Rp31,8 triliun. Dana ini di antaranya digunakan mendukung program FLPP dan ketahanan pangan nasional.
Kemudian, pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) Rp308,6 triliun dan pinjaman (neto) Rp6,9 triliun.
“Pembiayaan utang akan senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More
Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More