Bunga Kredit Yang Tidak Menarik Jadi Penyebab Realisasi FLPP Lambat
Jakarta – Pemerintah telah berhasil merealisasikan anggaran senilai Rp18,8 triliun hingga semester I 2025 melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pembangunan 115.930 unit rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan FLPP tersebut dalam rangka penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Sekaligus mendorong produktivitas perekonomian melalui sektor konstruksi. Pemerintah merealisasikan anggaran sebesar Rp18,8 triliun hingga semester I 2025 melalui program FLPP untuk pembangunan 115.930 unit rumah,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Senin, 28 Juli 2025.
Baca juga: Sri Mulyani Bocorkan Sektor yang “Kecipratan” Untung dari Tarif Trump 19 Persen
Sri Mulyani menyebutkan, total target pembangunan rumah juga ditingkatkan dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target 3 juta rumah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran masih on track, yakni mencapai Rp283,6 triliun atau 46,0 persen dari total anggaran dalam APBN.
Realisasi tersebut terdiri dari pembiayaan utang Rp315,4 triliun atau 40,7 persen dari target APBN 2025 yang mencapai Rp775,9 triliun.
Baca juga: KSSK Optimistis Ekonomi RI Triwulan II Tetap Tangguh, Ini Kata Sri Mulyani
Sementara itu, penyaluran pembiayaan non-utang mencapai Rp31,8 triliun. Dana ini di antaranya digunakan mendukung program FLPP dan ketahanan pangan nasional.
Kemudian, pembiayaan utang dipenuhi melalui SBN (neto) Rp308,6 triliun dan pinjaman (neto) Rp6,9 triliun.
“Pembiayaan utang akan senantiasa dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Friderica Widyasari Dewi ditunjuk sebagai Anggota DK OJK Pengganti Ketua dan Wakil Ketua,… Read More
Poin Penting Ekonom CSED INDEF menekankan kepastian regulasi, dengan meminta BEI dan OJK tetap dikelola… Read More
Poin Penting LPDB fokus membiayai UMKM yang belum bankable melalui skema pembiayaan produktif berbasis koperasi,… Read More
Poin Penting IHSG anjlok 6,94 persen sepanjang pekan 25–30 Januari 2026 ke level 8.329,60, dipicu… Read More
Poin Penting Transaksi digital Livin’ by Mandiri mendominasi, dengan 99,2% transaksi ritel non-tunai dilakukan secara… Read More
Poin Penting Ekonom desak konsolidasi cepat OJK menyusul pengunduran diri beruntun petinggi agar roda organisasi… Read More