“Ini akan kita coba kebijakan sinergi dengan kebijakan pemerintah lainnya biar sinkron bukan hanya OJK tapi juga terhadap kebijakan instansi pemerintah lainnya. terutama fiskal dan moneter serta sektor riil yang dikeluarkan,” ucap Wimboh.
Sementara poin yang keempat, yakni terkait dengan perlindungan konsumen, governance dan transparansi. Ketiga hal ini, masih menjadi tantangan bagi OJK untuk bisa mendorong industri jasa keuangan menerapkan itu. Kondisi ini seiring dengan masih banyaknya masyarakat yang masih belum paham akan lembaga keuangan.
“Harus didukung faktor yang memadai. Di situ masyarakat perlu dipertimbangkan, kalau masyarakat enggak paham bahaya, perlu dijaga biar bisa dipahami, perlindungan konsumen, gonvernance dan transparansi serta mengenai efisiensi. Yang kelima, saran-saran dari mayarakat perlu disampaikan ke kami,” paparnya.
Sebagai informasi, pada hari ini, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mulai melakukan fit and proper test ke para calon anggota DK OJK. Dijadwalkan fit and proper test akan berlangsung hingga 8 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memperoleh tanda kehormatan tertinggi, yakni “Grand Cross of the Order… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada Kamis (14/11).… Read More
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pengeluaran riil rata-rata per kapita masyarakat Indonesia sebesar Rp12,34 juta… Read More
Jakarta - Bank DBS Indonesia mencatatkan penurunan laba di September 2024 (triwulan III 2024). Laba… Read More
Jakarta - Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 15 November 2024,… Read More
Jakarta — Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat, penggunaan QRIS di Jawa Tengah… Read More