“Ini akan kita coba kebijakan sinergi dengan kebijakan pemerintah lainnya biar sinkron bukan hanya OJK tapi juga terhadap kebijakan instansi pemerintah lainnya. terutama fiskal dan moneter serta sektor riil yang dikeluarkan,” ucap Wimboh.
Sementara poin yang keempat, yakni terkait dengan perlindungan konsumen, governance dan transparansi. Ketiga hal ini, masih menjadi tantangan bagi OJK untuk bisa mendorong industri jasa keuangan menerapkan itu. Kondisi ini seiring dengan masih banyaknya masyarakat yang masih belum paham akan lembaga keuangan.
“Harus didukung faktor yang memadai. Di situ masyarakat perlu dipertimbangkan, kalau masyarakat enggak paham bahaya, perlu dijaga biar bisa dipahami, perlindungan konsumen, gonvernance dan transparansi serta mengenai efisiensi. Yang kelima, saran-saran dari mayarakat perlu disampaikan ke kami,” paparnya.
Sebagai informasi, pada hari ini, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) mulai melakukan fit and proper test ke para calon anggota DK OJK. Dijadwalkan fit and proper test akan berlangsung hingga 8 Juni 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 pada perdagangan 9 April 2026. Mayoritas… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More
Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More
Poin Penting Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 menjadi 4,7 persen dari 4,8… Read More