Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono pada Selasa, 1 Juli 2025.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR, Dicky mengungkapkan misinya membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien melalui infrastuktur pembayaran dan data yang menjadi kunci.
Misi lainnya adalah menciptakan ekosistem ekonomi keuangan digital yang sehat dan terpercaya. Ekosistem ini diyakininya akan menjadi mesin pertumbuhan lewat membuka potensi pada UMKM. Kemudian, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat melalui akses keuangan bagi sektor usaha.
“Semuanya didukung oleh kapasitas kelembagaan BI serta bersinergi dengan seluruh stakeholders,” kata Dicky Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI Periode 2025-2030 di DPR RI.
Baca juga: Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali Soroti Peran Strategis Kantor Perwakilan
Dicky menjelaskan, Indonesia memiliki kekuatan digital di masa depan. BI akan mengidentifikasi setiap transaksi digital melalui berbagai infrastuktur dan format yang telah di standarisasi.
Menurutnya, setiap transaksi yang menggunakan mobile banking, internet banking, dan QRIS harus memiliki identifikasi pengguna (Paymen ID).
“Siapa yang bertansaksi mulai dari keperluan ekonomi maupun integritas keamanananya ini kita bangn dan ketika standarisasinya kita bisa dapatkan ini. Bisa kita capture tidak perlu mengumpulkan dalam sebuah big data, kita bisa ambil dari data di berbagai pelaku keuangan kemudian bisa kita olah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dicky menjelaskan, langkah tersebut bisa di implementasikan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dengan tema Satu Nusa, yaitu mengintegrasikan infrastuktur digital nasional.
Selanjutnya, Satu Bangsa, yakni menyatukan ekonomi keuangan digital di sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah. Terakhir, Satu Bahasa untuk menstandarisasi bahasa interkoneksi melalui SNAP maupun payment ID.
Dengan upaya tersebut, kata Dicky, BI dapat meningkatkan kualitas layanan dalam mendorong penggunaan data base yang dibutuhkan untuk memitigasi risiko kredit UMKM. Sebab, tanpa ada data UMKM akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan.
“Dengan adanya data di payment perilaku payment dari setiap orang bisa kita pahami, tentunya bank atau lembaga selain bank yang melakukan pembiyaan akan bisa menghitung risikonya secara baik,” ungkapnya.
Selanjutnya, kualitas operasional BI akan ditingkatkan. Di mana pengamanan transaksi dilakukan secara end to end, seperti BI Fast, fast payment industri, dan switching company akan diintegrasikan.
Dengan begitu, akan didapatkan data yang utuh mengenai perilaku konsumsi masyarakat sebagai manajemen risiko untuk membuka potensi ekonomi masyarakat.
“Sembari kita melakukan penataan tersebut yang paling penting lagi adalah integritas pembayaran yang akan terjaga,” pungkasnya.
Baca juga: Mencari Sosok Komisioner LPS, Barisan Depan Penjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Profil Dicky Kartikoyono
Dicky saat ini masih aktif menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI sejak 2023, dengan pangkat sebagai Asisten Gubernur Strategis. Sebuah satuan kerja di BI yang memiliki tugas pokok merumuskan arah dan strategi kebijakan sistem pembayaran Indonesia di tengah derasnya arus transformasi digital.
Sebelum di DKSP, pria kelahiran Jakarta 19 Desember 1967 ini pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur untuk memimpin Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (DMST) sejak Februari 2022 hingga April 2023.
Jabatan tersebut diterimanya sepulang dari tugas menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di London selama 2 tahun, yaitu sejak Februari 2020 hingga dengan Januari 2022.
Sebelum penempatan di London, Dicky Kartikoyono dipercaya untuk memangku jabatan sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) dalam kurun waktu yang cukup panjang, dimulai sejak tahun 2013 hingga tahun 2020.
Pengalaman Bekerja di BI
- Asisten Gubernur Strategis (per 1 Januari 2025) – Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), 1 Mei 2023 – sekarang
- Asisten Gubernur (per 1 Januari 2022) – Kepala Departemen, Dep. Manajemen Strategis & Tata Kelola (DMST), 1 Februari 2022 – 30 April 2023
- Direktur Eksekutif – Kepala Perwakilan- Kantor Perwakilan Bank Indonesia London, 2020 – 31 Januari 2022
- Direktur Eksekutif – Kepala Departemen. Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM), 2017 – 2020
- Direktur Kepala Grup, Departemen Sumber Daya Manusia (DSDM) 2017-2020
- Deputi Direktur – Kepala Divisi Departemen Internasional (Dint), 2011 – 2012
- Senior Advisor, Dana Moneter Internasional (IMF), Washington DC, USA, South East Asia Voting Group Office (SEVAG), 2009-2010
Staf Gubernur BI
- Staf Gubernur BI, Bapak Boediono 2008-2008, dan Staf Gubernur BI, Bapak Burhaniddin Abdullah, 2003-2008.
- Pengawas dan Analisis perbankan
- Pengaturan Perbankan (DPNP) 2002-2003
- Transformasi Perbankan (UKPT) 2001-2002
- Pengawasan Perbankan (UPB1 dan DPwB2), 1995-2001
Pendidikan
- Master in Project Management (M.S.P.M) George Washington University, Washington SD, USA, 1998-1999
- Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yayasan Administrasi Indonesia 1989-1991
Editor: Galih Pratama
