BI; Jaga stabilitas moneter. (Foto: Erman)
Jakarta–Bank Indonesia (BI) mengaku akan mencermati perkembangan pasar keuangan global pasca-kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund rate) dan kondisi ekonomi domestik dalam jangka pendek ke depan.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengungkapkan, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural, sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan yang tetap terjaga.
Menurut Tirta, tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia selama 2015 tidak terlepas dari dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan global, yakni pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, harga komoditas yang menurun, dan pasar keuangan yang masih bergejolak.
“Pertumbuhan ekonomi dunia melambat dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi negara maju yang belum solid dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cenderung menurun,” ujar Tirta di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2015.
Sedangkan ekonomi AS tumbuh moderat ditopang oleh konsumsi dan membaiknya sektor perumahan, sementara ekspansi manufaktur dan ekspor masih tertahan. Pemulihan ekonomi Eropa terutama didorong oleh perbaikan permintaan domestik, meskipun belum mampu meningkatkan inflasi yang masih rendah.
Sementara itu, kata dia, perekonomian Tiongkok terus melemah sejalan dengan rebalancing ekonominya dari investment driven menjadi consumption driven.
“Ke depan, di tengah prospek pemulihan ekonomi global yang membaik, sejumlah risiko eksternal masih perlu diwaspadai, khususnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan kondisi pasar keuangan global pascakenaikan Fed Fund Rate (FFR),” tutup Tirta. (*) Rezkiana Nisaputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More