Ilustrasi: Deflasi Februari 2025. (Foto: istimewa)
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025. Ini merupakan deflasi secara tahunan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir atau sejak Maret 2000.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,58 pada Februari 2024 menjadi 105,48 pada Februari 2025 atau terjadi deflasi sebesar 0,09 persen yoy.
“Menurut catatan BPS, deflasi yoy pernah terjadi pada bulan Maret 2000, di mana pada saat itu deflasi sebesar 1,10 persen,” kata Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.
Baca juga: BPS Catat Deflasi 0,48 Persen pada Februari 2025, Ini Pemicunya
Amalia menjelaskan bahwa deflasi yang terjadi pada Maret 2000 disebabkan oleh kelompok bahan makanan yang menjadi penyumbang utama deflasi.
Berbeda dengan deflasi yang terjadi di Februari 2025, kata Amalia, meski bahan makanan mengalami deflasi pada sejumlah kelompok, namun penyumbang deflasi terbesar terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami deflasi 12,08 persen yoy dengan andil 1,92 persen yoy.
Baca juga: BPS: Impor Indonesia Turun 15,18 Persen pada Januari 2025
Selain itu, adanya diskon tarif listrik juga menjadi faktor deflasi, kelompok tersebut mengalami deflasi sebesar 46,45 yoy dengan andil deflasi 2,18 persen.
Sementara, kelompok bahan makanan sebagian mengalami deflasi di Februari 2025, namun sebagian lainnya masih mengalami inflasi secara tahunan, seperti cabai rawit, bawang putih, kangkung dan bawang merah. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More