Jakarta–Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri tidak setuju jika PGN berada di bawah Pertamina.
Pasalnya transparansi menjadi hal utama dalam pengelolaan bisnis migas agar mafia tidak lagi bisa merajalela.
“Kita tidak tahu apa di Pertamina ada mafia migasnya? Kan dia belum go public, jadi janganlah yang jelek mengakuisi yang bagus,” kata Faisal ketika ditemui dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Agustus 2016.
“Nah kalau PGN lebih susah dijarah karena go public. Itu kalau akuisisi (PGN oleh Pertamina) adalah logika yang tidak jelas,” ungkap Faisal.
Menurutnya, akuisisi PGN oleh Pertamina bukanlah jalan keluar dalam holding energi. Regulasi yang dibutuhkan adalah bagaimana sinergi untuk efisiensi bukan pencaplokan.
“Kalau saya menolak, tidak menganggap itu jalan keluar, yang dibutuhkan adalah regulasi menyinergikan infrastruktur energi yang efisien. Tujuannya yang nyata sebenarnya di sektor bank, harusnya digabung malah tidak dilakukan,” kata Faisal. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Askrindo menjalin kerja sama dengan Pemkab Bone untuk penjaminan suretyship dan asuransi umum… Read More
Poin Penting BRI Life dan RS Awal Bros Group meresmikan fasilitas rawat inap premium The… Read More
Poin Penting Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak Rp1,28 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun di… Read More
Poin Penting Status Indonesia tetap di kategori Secondary Emerging Market versi FTSE Russell dan tidak… Read More
Poin Penting Ancaman siber di Indonesia meningkat tajam pada 2025, dengan jutaan serangan berhasil diblokir… Read More
Poin Penting Rupiah dibuka melemah ke Rp17.035 per dolar AS, tertekan penguatan dolar AS. Sentimen… Read More