Jakarta–Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri tidak setuju jika PGN berada di bawah Pertamina.
Pasalnya transparansi menjadi hal utama dalam pengelolaan bisnis migas agar mafia tidak lagi bisa merajalela.
“Kita tidak tahu apa di Pertamina ada mafia migasnya? Kan dia belum go public, jadi janganlah yang jelek mengakuisi yang bagus,” kata Faisal ketika ditemui dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Agustus 2016.
“Nah kalau PGN lebih susah dijarah karena go public. Itu kalau akuisisi (PGN oleh Pertamina) adalah logika yang tidak jelas,” ungkap Faisal.
Menurutnya, akuisisi PGN oleh Pertamina bukanlah jalan keluar dalam holding energi. Regulasi yang dibutuhkan adalah bagaimana sinergi untuk efisiensi bukan pencaplokan.
“Kalau saya menolak, tidak menganggap itu jalan keluar, yang dibutuhkan adalah regulasi menyinergikan infrastruktur energi yang efisien. Tujuannya yang nyata sebenarnya di sektor bank, harusnya digabung malah tidak dilakukan,” kata Faisal. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Status JKN PBI mendadak nonaktif akibat penyesuaian data, bukan pengurangan jumlah penerima bantuan… Read More
Poin Penting OJK menyiapkan kenaikan minimum free float emiten secara bertahap hingga 15 persen dalam… Read More
Poin Penting IHSG sesi I ditutup melemah 0,53 persen ke level 8.079,32, berbalik turun dari… Read More
Poin Penting Misbakhun membantah mengetahui isu namanya masuk bursa calon Ketua OJK dan menegaskan masih… Read More
Poin Penting OJK memperluas klasifikasi investor pasar modal dari 9 menjadi 27 jenis untuk meningkatkan… Read More
Poin Penting Indonesia jadi negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik, dengan 82 persen… Read More