Utang Luar Negeri RI Naik Lagi 7,6% Jadi US$356,9 Miliar
Jakarta– Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri terus mengkritisi kinerja pemerintah yang terus menaikkan utang guna membangun infrastruktur. Bahkan dirinya menyebut, utang sebuah negara tidak akan dapat terlunasi.
“Tidak ada satu negara pun yang tidak punya utang, jadi jangan cita-cita melunasi utang negara, utang itu bagian dari inheren mengelola negara,” ungkap Faisal Basri pada diskusi “INDEF Menggugat Produktifitas Utang” di Kantor INDEF Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
Faisal Basri menambahkan, sebuah negara tetap dapat menurunkan rasio utang dengan terus meningkatkan produktifitas dan efektifitas penyaluran hutang kepada sektor produktif.
Baca juga: INDEF: Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Status Waspada
“Apa dasar infrastuktur, yakni harus dorong produktifitas industri yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor sektor yang diberikan kebijakan atau investasi,” tambah Faisal.
Sebagai informasi, utang Indonesia tercatat terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi.
Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun pada 2015 menjadi Rp3.466 triliun pada 2017. Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034 triliun dan pada APBN Febuari 2018 mencapai Rp4.772 triliun.(*)
Poin Penting Pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi (Pertalite dan solar) maksimal 50 liter per kendaraan… Read More
Sepanjang tahun 2025, laba bersih Bank Mega pada tahun 2025 tumbuh sebesar 28% menjadi Rp3,36… Read More
Poin Penting Pemerintah melakukan efisiensi dan refocusing anggaran K/L untuk merespons dampak konflik Timur Tengah… Read More
Poin Penting Pemerintah mengurangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari 6 hari menjadi 5… Read More
Poin Penting Kontribusi segmen wholesale mencapai sekitar 64 persen dari total portofolio kredit 2025 dan… Read More
Poin Penting Kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta menekan… Read More