Utang Luar Negeri RI Naik Lagi 7,6% Jadi US$356,9 Miliar
Jakarta– Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri terus mengkritisi kinerja pemerintah yang terus menaikkan utang guna membangun infrastruktur. Bahkan dirinya menyebut, utang sebuah negara tidak akan dapat terlunasi.
“Tidak ada satu negara pun yang tidak punya utang, jadi jangan cita-cita melunasi utang negara, utang itu bagian dari inheren mengelola negara,” ungkap Faisal Basri pada diskusi “INDEF Menggugat Produktifitas Utang” di Kantor INDEF Jakarta, Rabu 21 Maret 2018.
Faisal Basri menambahkan, sebuah negara tetap dapat menurunkan rasio utang dengan terus meningkatkan produktifitas dan efektifitas penyaluran hutang kepada sektor produktif.
Baca juga: INDEF: Utang Luar Negeri Indonesia Dalam Status Waspada
“Apa dasar infrastuktur, yakni harus dorong produktifitas industri yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor sektor yang diberikan kebijakan atau investasi,” tambah Faisal.
Sebagai informasi, utang Indonesia tercatat terus meningkat secara agresif sejak 2015. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintahan Jokowi.
Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165 triliun pada 2015 menjadi Rp3.466 triliun pada 2017. Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 pada Februari menembus angka Rp4.034 triliun dan pada APBN Febuari 2018 mencapai Rp4.772 triliun.(*)
Poin Penting IHSG dibuka naik 0,61 persen ke level 8.361,11 (dari 8.310,22). Sebanyak 333 saham… Read More
Poin Penting BEM se-UI merespons orasi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di wisuda Universitas Indonesia soal… Read More
Poin Penting IHSG berpeluang menguat ke 8.377–8.440 jika bertahan di atas 8.172, dengan risiko koreksi… Read More
Poin Penting Laba Pegadaian 2025 melonjak 42,6% menjadi Rp8,34 triliun, ditopang pertumbuhan aset 47,8% dan… Read More
Poin Penting IMF mensimulasikan kenaikan bertahap PPh 21 karyawan untuk mendukung peningkatan investasi publik dan… Read More
Poin Penting Sudah ada sejumlah pendaftar calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun… Read More