Jakarta- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah genap memimpin selama 4 tahun kepimpinan. Dalam kepemimpinannya, Pemerintahan berjanji untuk terus mengelola angka utang negara dengan produktif dan tetap menjaga rasio utang dibawah ketentuan UU Keuangan Negara Nomor 17 2003 yang mencatat batas aman utang di 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam acara 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kompleks Sekretariat Negara. Moeldoko menyebut, saat ini posisi utang negara masih dalam kondisi aman.
“Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dijaga di bawah 30%, di bawah UU Keuangan Negara 60% PDB,” kata Moeldoko di Jakarta, Selasa 23 Oktober 2018.
Selain itu, Moeldoko menyebut cadangan devisa negara juga terlihat masih terjaga dengan baik walau semakin tergerus seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Cadangan devisa cukup untuk membiayai utang luar negeri selama 6,3 bulan atau 2 kali lipat standar internasional,” tambah Moeldoko.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) merilis cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 sebesar US$ 117,9 miliar, posisi ini terendah sejak Januari 2017. Dan turun menjadi US$ 114,8 miliar pada September 2018.
Sementara utang negara juga tercatat terus membengkak, – Kementerian Keuangan(Kemenkeu) mencatatkan angka utang Pemerintah yang mencapai Rp 4.416,37 triliun hingga akhir September 2018. Angka tersebut tercatat meningkat Rp549,92 triliun bila dibandingkan angka utang pemerintah dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 3.866,45 triliun. (*)
Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More