Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan pergantian posisi Direktur Utama (Dirut) Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food. Ghimoyo diangkat sebagai dirut menggantikan Sis Apik Wijayanto.
Penetapan tersebut ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, di Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
Sis Apik Wijanto adalah mantan bankir Bank Negara Indonesia (BNI), yang ditunjuk sebagai Dirut ID Food pada Mei 2024.
Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, ID FOOD Gencar Lakukan Ini
Menurut VP Sekretaris Perusahaan ID Food, Yosdian Adi Pramono, penetapan ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID Food sebagai Holding BUMN Pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju Holding Pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional.
Dengan susunan Direksi yang telah ditetapkan, lanjutnya, ID Food siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional.
“ID Food juga akan terus mendukung program strategis pemerintah melalui inovasi dan kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 18 Maret 2025.
Baca juga: Erick Thohir Angkat Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya jadi Bos Bulog
Melalui penetapan tersebut, susunan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food per tanggal 18 Maret 2025 menjadi sebagai berikut:
Sebelumnya, Ghimoyo sendiri menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Jhonlin Group, perusahaan milik Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam. (*) Ari Astriawan
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More