Jakarta – Tingkat inflasi di Amerika Serikat (AS) yang sulit turun salah satunya dipicu oleh kenaikan harga energi. Situasi perang saat ini membuat harga energi global akan sulit turun. Akibatnya, Bank Sentral di seluruh dunia akan merespons dengan menunda kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan.
Akibatnya, terjadi capital outflows dari negara berkembang dan membuat kenaikan imbal hasil obligasi, kenaikan suku bunga pasar dana (funding market) dan kredit. Saat ini, imbal hasil obligasi negara sudah di level 6,98 persen.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dolar dengan tepat guna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp16.000 per Dolar AS, Begini Dampaknya ke Perbankan
“Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan, bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dolar saat ini,” ungkap Erick dalam keterangan resminya, 19 April 2024.
Erick menambahkan, hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam mengantisipasi dampak lanjutan dari gejolak geopolitik dan ekonomi global.
Di mana, pemerintah telah memiliki instrumen dalam bentuk devisa hasil ekspor yang ingin ditempatkan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga menginginkan impor konsumtif dapat ditahan dulu dalam situasi saat ini.
Baca juga: Rupiah Anjlok di Atas Rp16.000 per Dolar AS, Ini yang Bakal Dilakukan BI
“Untuk itu pengendalian belanja dan impor BUMN harus dengan prioritas dan sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak,” tambah Erick.
Utamanya, untuk BUMN-BUMN yang memiliki eksposur impor dan memiliki utang dalam denominasi dolar AS, Erick justru mengingatkan para direksi BUMN agar lebih awas dan tidak membeli dolar secara berlebihan, dan menumpuk. (*)
Jakarta - Masyarakat perlu bersiap menghadapi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Salah… Read More
Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf/Bekraf) memproyeksikan tiga tren ekonomi kreatif pada 2025. … Read More
Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa sejumlah barang dan jasa, seperti… Read More
Jakarta - Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus kembali mengecam serangan militer Israel di jalur… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik dibukan naik 0,98 persen ke level 7.052,02… Read More
Jakarta – Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)… Read More