Percepat Pembangunan Infrastruktur, Kementerian BUMN dan TNI Sinergi
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk nama Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan nama Rini Soemarno pada periode kedua Pemerintahannya. Beberapa “pekerjaan rumah” sepeninggal Rini Soemarno pun menjadi tanggungjawabnya sebagai nahkoda baru Kementerian BUMN.
Harapan besar tentu berada di pundaknya untuk membenahi BUMN yang selama ini dirasa masih belum optimal, juga terutama untuk mempertahankan kinerja positif perbankan nasional.
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai Menteri BUMN yang baru harus membawa harapan baru yang lebih positif terhadap kinerja BUMN yang bisa diwujudkan melalui direksi BUMN yang profesional. Dirinya berharap, ke depan direksi BUMN khususnya perbankan harus diisi oleh kalangan profesional bukan karena faktor “like and dislike” pribadi.
“Kita memerlukan sosok yang punya kemampuan mengemban tugas besar di atas, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan,” kata Piter kepada Infobank di Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019.
Oleh karena itulah dirinya bersama puluhan ekonom sebelumnya telah mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi terhadap harapan kinerja periode kedua Pemerintahan.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya, budaya like and dislike memang masih melekat dalam struktur BUMN yang dipimpin oleh Rini pada periode sebelumnya. Pergantian beberapa direksi perbankan dalam akhir jabatanannya disebut mengandung unsur politik. Oleh karena itu dengan adanya nama baru nahkoda kapal besar BUMN diharap membawa kinerja BUMN semakin positif. (*)
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More