News Update

Erick Thohir Dipercaya Mampu Benahi Tata Kelola BUMN

Jakarta – Erick Thohir dinilai cukup berkompeten menduduki jabatan Menteri BUMN yang baru menggantikan Rini Soemaeno untuk Pemerintahan Jilid kedua Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Indef Enny Sri Hartati saat menghadiri diskusi Visi mengenai Mencermati Kabinet Jokowi Jilid Dua di Jakarta. Enny bahkan menyebut, Erick mampu mengubah tata kelola budaya penunjukan posisi direksi menjadi lebih profesional.

“Salah satu yang kita inginkan bagaimana mengembangkan, atau membenahi tata kelola BUMN lebih berdasarkan profesionalisme dan menempatkan talent terbaik yang akan menduduki jabatan atau direksi BUMN,” kata Enny di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019.

Enny menilai saat ini tidak ada pedoman khusus mengenai penujukan tokoh sebagai direksi BUMN. Menurutnya pada kepemimpinan Rini penunjukan direksi masih berlandaskan pada intervensi politik. Sedangkan pengalaman Erick sebagai ketua Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) pada 2018 dinilai berhasil mengelola anggaran dan mengkordinasikan kepentingan Pemerintah serta vendor penyelenggara.

“Begitu penentuan direksi misal siapa komisaris utama di sebuah BUMN tidak ada sistem yang akan meng-guidance. Karena biasanya ditentukan oleh sistem atau intervensi pokitik. Mudah-mudahan pak Erick punya potensi pengelolaan,” kata Enny.

Sebelumnya, kehadiran Erick Thohir di Istana Kepresidenan pada hari ini (21/10) santer disebut-sebut akan menggantikan posisi Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Periode 2019-2022. Pria berusia 49 tahun tersebut memang telah malang-melintang di dunia usaha.

Erick tercatat sebagai pendiri Mahaka Group yang membawahi Harian Republika, JakTV, stasiun radio GEN 98.7 FM, Prambors FM, Delta FM, dan FeMale Radio. Pria ini juga pernah dipercaya Presiden Jokowi untuk menjadi Panitia Pelaksana Asian Games (INASGOC) pada 2018. Tak hanya itu, dirinya juga sempat menjadi Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019. (*)

Suheriadi

Recent Posts

MK Putuskan Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara, Ini Respons KPK

Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More

1 hour ago

OJK Blokir 33.252 Rekening Judi Online, Perbankan Diminta Perketat EDD

Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More

1 hour ago

OJK: 53 Penawaran Umum dalam Pipeline, 15 di Antaranya Siap IPO

Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More

1 hour ago

Marak Joki Coretax di Medsos, Begini Tanggapan Menkeu Purbaya

Poin Penting Marak jasa joki Coretax di media sosial dengan tarif Rp50–100 ribu, memanfaatkan kesulitan… Read More

3 hours ago

Universal Banking di Depan Mata, OJK Soroti Tantangan Kesiapan IT Industri Perbankan

Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More

4 hours ago

IHSG Dibuka Rebound, Balik Lagi ke Level 7.000

Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More

4 hours ago