enam sasaran pembangunan infrastruktur
Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp387,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk infrastruktur. Dana tersebut akan digunakan untuk mencapai enam sasaran pembangunan infrastruktur.
Pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilo meter (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandara baru maupun lanjutan.
Keempat, pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelima, pembangunan jalur kereta api tahap I dan lanjutan, sepanjang 550 kilo meter spoor (km’sp). Keenam, pembangunan terminal penumpang lanjutan di tiga lokasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk membiayai enam sasaran pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga serta yang didelegasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.
Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan viability gap fund, sebagai salah satu upaya untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur.
“Untuk belanja infrastrukur, baik ini melalui belanja kementerian/lembaga, (yaitu Kementerian) Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertanian, dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), maupun melalui institusi-institusi yang meningkatkan kemampuan sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. Kita juga melakukan transfer ke daerah untuk belanja infrastruktur, maupun dana alokasi khusus,” terang Sri Mulyani. (*) (Baca juga : OJK Yakin Industri Keuangan Dorong Ekonomi Tumbuh 6%)
Poin Penting Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan gugatan class action menyusul kembali terjadinya… Read More
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More