Jakarta – Bos SpaceX dan Tesla, Elon Musk, akan memangkas sejumlah pengeluaran pemerintah Amerika Serikat (AS) di Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang baru saja dibentuk.
“Kami akan membuat pemerintah tidak lagi membebani Anda. Masa depan kita akan luar biasa!,” kata Musk, seperti dikutip VOA Indonesia, Senin, 16 Desember 2024.
Menurutnya, DOGE berencana memotong USD2 triliun, atau sekitar sepertiga anggaran pemerintah, atau tiga perempat jumlah pegawai pemerintah.
Baca juga : Dukung Trump, Saham Tesla Milik Elon Musk Kecipratan Untung
Ia menjelaskan, untuk mengurangi biaya, DOGE akan menyarankan penutupan beberapa agensi dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengunduran diri massal pekerja federal dengan mengakhiri program kerja jarak jauh yang populer dan memindahkan beberapa kantor ke luar Washington.
Ketua Federasi Nasional Pegawai Federal Steve Lenkart mengatakan, DOGE tidak akan mudah merealisasikan itu.
“Ini akan menjadi pembelajaran yang sulit baginya untuk memahami bahwa seorang presiden bukanlah seorang raja – atau setidaknya, itu tidak berlaku di negara ini – dan bahwa Anda akan menghadapi masalah konstitusional. Anda akan menghadapi hukum. Anda akan menghadapi mandat Kongres,” kata Lenkart.
Baca juga : Gegara Ini, Elon Musk Bakal Pindahkan Kantor Pusat X dan SpaceX ke Texas
Untuk itu, Musk, pekan ini akan mengunjungi Capitol Hill. Banyak anggota Kongres mendukung tujuan DOGE untuk memangkas pengeluaran pemerintah tetapi kemungkinan besar akan menolak pemotongan yang berdampak pada konstituen mereka.
Sejumlah anggota Kongres lainnya mengetahui bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan presiden terpilih.
Diketahui, DOGE sendiri dibentuk sebagai panel penasihat luar yang akan merekomendasikan pemotongan kepada pemerintahan Trump dan Kongres, yang akan memiliki otoritas akhir atas keputusan apa pun. (*)
Editor: Yulian Saputra
Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO) BCA Life, Christine Setyabudhi menyampaikan sambutan saat peluncuran… Read More
Jakarta - Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (HIMBARSI) meresmikan Alfi Wijaya sebagai ketua umum… Read More
Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025 diprediksi akan memberikan tekanan besar… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) pada Oktober 2024 tercatat sebesar USD423,4 miliar… Read More
Jakarta – Demi meredam dampak atas kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun… Read More
Jakarta – Mengelola likuiditas menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dengan banyak rekening operasional, terutama yang… Read More