Ilustrasi: Kegiatan ekspor impor barang/Istimewa
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia Desember 2018 mencapai US$14,18 miliar atau menurun 4,89 persen dibanding ekspor November 2018. Demikian juga dibanding Desember 2017 menurun 4,62 persen.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, ekspor nonmigas Desember 2018 mencapai US$12,43 miliar, turun 8,15 persen dibanding November 2018. Demikian juga dibanding ekspor nonmigas Desember 2017, turun 7,01 persen.
“Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2018 mencapai US$180,06 miliar, 6,65 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US$162,65 miliar atau meningkat 6,25 persen,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
Penurunan terbesar ekspor nonmigas Desember 2018 terhadap November 2018 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US$278,7 juta (56,25 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$84,9 juta (27,41 persen).
Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Desember 2018 naik 3,86 persen dibanding periode yang sama tahun 2017, demikian juga ekspor hasil tambang dan lainnya naik 20,47 persen, sementara ekspor hasil pertanian turun 6,40 persen.
Ekspor nonmigas Desember 2018 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$1,67 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,48 miliar dan Jepang US$1,16 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 34,70 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,33 miliar.
Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Desember 2018 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$30,37 miliar (16,87 persen), diikut Jawa Timur US$19,07 miliar (10,59 persen) dan Kalimantan Timur US$18,56 miliar (10,31 persen). (*)
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More