Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekspor Indonesia pada Januari 2025 mengalami kontraksi. Nilai ekspor tercatat sebesar USD21,45 miliar, turun 8,56 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dibandingkan Desember 2024 yang mencapai USD 23,46 miliar.
“Total nilai ekspor Januari 2025 mengalami penurunan secara bulanan, didorong oleh penurunan nilai ekspor non migas, terutama pada komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, bijih logam, terak dan abu. Adapun penurunan ekspor migas didorong oleh penurunan nilai ekspor gas dengan andil sebesar -1,08 persen,” ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin, 17 Februari 2025.
Secara rinci, ekspor migas pada Januari 2025 turun sebesar 31,35 persen menjadi USD 1,06 miliar, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai USD 1,554 miliar.
Baca juga: Menkop UKM Minta Rempah-rempah Jangan Lagi Diekspor Mentah
Sementara itu, ekspor nonmigas juga mengalami penurunan sebesar 6,96 persen, dengan nilai ekspor mencapai USD 20,40 miliar, lebih rendah dibandingkan Desember 2024 yang tercatat sebesar USD 21,92 miliar.
Meskipun mengalami penurunan secara bulanan, ekspor Januari 2025 mencatat pertumbuhan 4,68 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas.
“Terutama pada ekspor kapal perahu dan struktur terapung, logam mulia dan perhiasan, dan juga ekspor bahan kimia anorganik,” jelasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More